Suara.com - Ketua Partai Hanura Dadang Rusdiana mengungkapkan konflik yang terjadi di internal partainya berawal dari kegelisahan yang dirasakan sebagian pimpinan dewan pengurus daerah terhadap kepemimpinan Oesman Sapta Odang.
"Itu kan kegelisahan dari DPD, kita tidak bisa menahan. Kalau DPP kan merespon apa yang diinginkan oleh DPD, DPD merasa kecewa, tertekan oleh kepemimpinan yang tidak jelas," kata Dadang, Selasa (16/1/2018).
Menurut Dadang mereka tak nyaman dengan gaya kepemimpinan Oesman yang dinilai arogan.
"Ada beberapa hal yang dirasakan DPD yakni kesewenang-wenangan, arogan, management by treat (ancaman), sedikit-sedikit pecat. Kalau rapat marah-marah, kata kata kasar, kata kotor, kebun binatang keluar semua," ujar Dadang.
"Sewenang-wenang, ancaman dan pemecatan itu adalah referensi dari ketua-ketua DPD yang akhirnya timbul mosi tidak percaya."
Pernyataan Dadang menyusul terjadinya konflik diinternal partai yang dirintis Wiranto. Buntutnya, pada Senin, 15 Januari 2018, Oesman dipecat dari jabatan ketua umum karena dinilai melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Oesman digantikan pelaksana tugas ketua umum Daryatmo.
Dalam konferensi pers di Hotel Ambhara, Jakarta, Daryatmo mengatakan, "Atas kesepakatan rapat tadi menunjuk saya sebagai pelaksana tugass ketua umum DPP Partai Hanura."
Dia mengklaim pemberhentian Oesman atas permintaan 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyampaikan mosi tidak percaya kepada Oesman.
Reaksi Oesman
Oesman menilai sekarang ini sedang ada yang ingin merusak partainya. DIa menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada orang yang ingin merusak partai.
"Kita pecat. Kalau orang itu sudah melakukan kerusakan partai dan merusak marwah partai, masa harus dipertahankan lagi, nggak usah sulit. Sederhana aja. Saya mundur atau mereka berhenti," kata Oesman di DPR, hari ini.
Oesman tak menyebutkan siapa nama kader yang akan dia pecat.
"Siap-siap saja. Lihat nanti ya, saya umumkan. Jumlahnya belum tahu," ujar Oesman.
Oesman mengatakan kasihan dengan pengurus dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan cabang yang terseret polemik.
"Lantas ada yang dikasih duit, ada yang nuntut menandatangani secara paksa. Jadi ini hal-hal yang betul-betul merusak martabat partai dan itu dapat dibuktikan," tutur Oesman.
Perihal musyawarah nasional luar biasa yang akan diselenggarakan kubu Daryatmo, menurut Oesman itu inkonstitusional. Menurut dia munaslub tak dapat digelar tanpa ada persetujuan ketua umum.
Berita Terkait
-
Minta Masyarakat Hati-hati Pilih Gubernur Jakarta, Ketum Hanura: Saya Tahu Kelakuan Salah Satu Calon
-
Terpilih Aklamasi, OSO Kembali Jadi Ketum Hanura Periode 2024-2029
-
Prabowo-Gibran Unggul Versi Hitung Cepat, Oso Hanura: Banyak Kejanggalan
-
Bus Brigade Hanura Kecelakaan, Ini Kata Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang
-
Duka OSO Untuk 2 Kader Hanura Meninggal Kecelakaan Saat Pulang Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan