Suara.com - Ketua Partai Hanura Dadang Rusdiana mengungkapkan konflik yang terjadi di internal partainya berawal dari kegelisahan yang dirasakan sebagian pimpinan dewan pengurus daerah terhadap kepemimpinan Oesman Sapta Odang.
"Itu kan kegelisahan dari DPD, kita tidak bisa menahan. Kalau DPP kan merespon apa yang diinginkan oleh DPD, DPD merasa kecewa, tertekan oleh kepemimpinan yang tidak jelas," kata Dadang, Selasa (16/1/2018).
Menurut Dadang mereka tak nyaman dengan gaya kepemimpinan Oesman yang dinilai arogan.
"Ada beberapa hal yang dirasakan DPD yakni kesewenang-wenangan, arogan, management by treat (ancaman), sedikit-sedikit pecat. Kalau rapat marah-marah, kata kata kasar, kata kotor, kebun binatang keluar semua," ujar Dadang.
"Sewenang-wenang, ancaman dan pemecatan itu adalah referensi dari ketua-ketua DPD yang akhirnya timbul mosi tidak percaya."
Pernyataan Dadang menyusul terjadinya konflik diinternal partai yang dirintis Wiranto. Buntutnya, pada Senin, 15 Januari 2018, Oesman dipecat dari jabatan ketua umum karena dinilai melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Oesman digantikan pelaksana tugas ketua umum Daryatmo.
Dalam konferensi pers di Hotel Ambhara, Jakarta, Daryatmo mengatakan, "Atas kesepakatan rapat tadi menunjuk saya sebagai pelaksana tugass ketua umum DPP Partai Hanura."
Dia mengklaim pemberhentian Oesman atas permintaan 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyampaikan mosi tidak percaya kepada Oesman.
Reaksi Oesman
Oesman menilai sekarang ini sedang ada yang ingin merusak partainya. DIa menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada orang yang ingin merusak partai.
"Kita pecat. Kalau orang itu sudah melakukan kerusakan partai dan merusak marwah partai, masa harus dipertahankan lagi, nggak usah sulit. Sederhana aja. Saya mundur atau mereka berhenti," kata Oesman di DPR, hari ini.
Oesman tak menyebutkan siapa nama kader yang akan dia pecat.
"Siap-siap saja. Lihat nanti ya, saya umumkan. Jumlahnya belum tahu," ujar Oesman.
Oesman mengatakan kasihan dengan pengurus dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan cabang yang terseret polemik.
"Lantas ada yang dikasih duit, ada yang nuntut menandatangani secara paksa. Jadi ini hal-hal yang betul-betul merusak martabat partai dan itu dapat dibuktikan," tutur Oesman.
Perihal musyawarah nasional luar biasa yang akan diselenggarakan kubu Daryatmo, menurut Oesman itu inkonstitusional. Menurut dia munaslub tak dapat digelar tanpa ada persetujuan ketua umum.
Berita Terkait
-
Minta Masyarakat Hati-hati Pilih Gubernur Jakarta, Ketum Hanura: Saya Tahu Kelakuan Salah Satu Calon
-
Terpilih Aklamasi, OSO Kembali Jadi Ketum Hanura Periode 2024-2029
-
Prabowo-Gibran Unggul Versi Hitung Cepat, Oso Hanura: Banyak Kejanggalan
-
Bus Brigade Hanura Kecelakaan, Ini Kata Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang
-
Duka OSO Untuk 2 Kader Hanura Meninggal Kecelakaan Saat Pulang Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik