Suara.com - Ketua Partai Hanura Dadang Rusdiana mengungkapkan konflik yang terjadi di internal partainya berawal dari kegelisahan yang dirasakan sebagian pimpinan dewan pengurus daerah terhadap kepemimpinan Oesman Sapta Odang.
"Itu kan kegelisahan dari DPD, kita tidak bisa menahan. Kalau DPP kan merespon apa yang diinginkan oleh DPD, DPD merasa kecewa, tertekan oleh kepemimpinan yang tidak jelas," kata Dadang, Selasa (16/1/2018).
Menurut Dadang mereka tak nyaman dengan gaya kepemimpinan Oesman yang dinilai arogan.
"Ada beberapa hal yang dirasakan DPD yakni kesewenang-wenangan, arogan, management by treat (ancaman), sedikit-sedikit pecat. Kalau rapat marah-marah, kata kata kasar, kata kotor, kebun binatang keluar semua," ujar Dadang.
"Sewenang-wenang, ancaman dan pemecatan itu adalah referensi dari ketua-ketua DPD yang akhirnya timbul mosi tidak percaya."
Pernyataan Dadang menyusul terjadinya konflik diinternal partai yang dirintis Wiranto. Buntutnya, pada Senin, 15 Januari 2018, Oesman dipecat dari jabatan ketua umum karena dinilai melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Oesman digantikan pelaksana tugas ketua umum Daryatmo.
Dalam konferensi pers di Hotel Ambhara, Jakarta, Daryatmo mengatakan, "Atas kesepakatan rapat tadi menunjuk saya sebagai pelaksana tugass ketua umum DPP Partai Hanura."
Dia mengklaim pemberhentian Oesman atas permintaan 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyampaikan mosi tidak percaya kepada Oesman.
Reaksi Oesman
Oesman menilai sekarang ini sedang ada yang ingin merusak partainya. DIa menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada orang yang ingin merusak partai.
"Kita pecat. Kalau orang itu sudah melakukan kerusakan partai dan merusak marwah partai, masa harus dipertahankan lagi, nggak usah sulit. Sederhana aja. Saya mundur atau mereka berhenti," kata Oesman di DPR, hari ini.
Oesman tak menyebutkan siapa nama kader yang akan dia pecat.
"Siap-siap saja. Lihat nanti ya, saya umumkan. Jumlahnya belum tahu," ujar Oesman.
Oesman mengatakan kasihan dengan pengurus dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan cabang yang terseret polemik.
"Lantas ada yang dikasih duit, ada yang nuntut menandatangani secara paksa. Jadi ini hal-hal yang betul-betul merusak martabat partai dan itu dapat dibuktikan," tutur Oesman.
Perihal musyawarah nasional luar biasa yang akan diselenggarakan kubu Daryatmo, menurut Oesman itu inkonstitusional. Menurut dia munaslub tak dapat digelar tanpa ada persetujuan ketua umum.
Berita Terkait
-
Minta Masyarakat Hati-hati Pilih Gubernur Jakarta, Ketum Hanura: Saya Tahu Kelakuan Salah Satu Calon
-
Terpilih Aklamasi, OSO Kembali Jadi Ketum Hanura Periode 2024-2029
-
Prabowo-Gibran Unggul Versi Hitung Cepat, Oso Hanura: Banyak Kejanggalan
-
Bus Brigade Hanura Kecelakaan, Ini Kata Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang
-
Duka OSO Untuk 2 Kader Hanura Meninggal Kecelakaan Saat Pulang Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi