Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pelantikan tiga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tambahan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan urusan internal wakil rakyat yang ada di Senayan.
"Ya, itu konsekuensi dari UU, dan itu urusan internal. Jangan saya dibawa-bawa ke urusan yang bukan wilayah kita, ya," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018).
"Itu konsekuensi dari UU, dan itu urusan internal di MPR," kata Jokowi menambahkan.
Untuk diketahui, Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB, Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra, serta Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, kini sudah resmi menjadi Wakil Ketua MPR tambahan.
Ketiganya dilantik di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, pada Senin (26/3) kemarin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Refleksi Akhir Tahun Menag: Bukan Ajang Euforia, Saatnya Perkuat Empati dan Spirit Kebangsaan
-
Malam Tahun Baru di Jakarta, Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Ancol, Kota Tua, hingga TMII
-
Gubernur Banten: Tingkat Pengangguran Masih Tinggi, Penataan Ulang Pendidikan Vokasi Jadi Prioritas
-
Perayaaan Tahun Baru di SudirmanThamrin, Pemprov DKI Siapkan 36 Kantong Parkir untuk Warga
-
Kaleidoskop DPR 2025: Dari Revisi UU Hingga Polemik Gaji yang Tuai Protes Publik
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Mendagri: Libatkan Semua Pihak, Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana Sejak Awa