Kasus Suap Gubernur Aceh, KPK Periksa Staf Aceh Marathon

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa staf tim ahli dalam event Aceh Marathon Fenny Steffy Burase, Apriansyah. Pemeriksaan ini untuk mendalami kasus dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Apriansyah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Selain itu ada saksi dari Member Alliaze, Ade Kurniawan, Kadis Sosial Pemprov Aceh Alhudri, dan Asisten 2 Provinsi Aceh Taqwa," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (31/7/2018).

Terkait kasus ini, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi. Dari para saksi tersebut KPK menggali informasi ihwal pelaksanaan pengalokasian DOKA dan juga tentang event Aceh Marathon.

Dalam rangka event Aceh Marathon ini, Pemda Aceh menjadikan atlet Steffy Burase sebagai tim ahlinya. KPK pun sudah mencegah Steffy untuk tidak bepergian ke luar negeri.

Selain Steffy, KPK juga sudah mencegah tiga orang lainnya. Mereka adalah Nizarli, Rizal Aswandi, dan Teuku Fadhilatul Amri.

Pencegahan terhadap keempat orang tersebut untuk keperluan penyidikan kasus yang yang telah menjerat Irwandi. Ditegaskan KPK bahwa pencegahan terhadap orang-orang tersebut semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum.

Dalam kasus ini, selain Irwandi KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya yaitu Bupati Bener Meriah Ahmadi, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri dari pihak swasta.

Diduga sebagai penerima adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Ahmadi.

Baca Juga: Kasus PLTU Riau-1, Sofyan Basir Kembali Diperiksa KPK

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait 'fee' ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen 'fee' delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Adapun pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp 50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.