Suara.com - Putri mendiang Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zannubah Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid menilai gerakan #2019GantiPresiden sebagai gerakan yang mengajak khalayak untuk mengganti presiden di tahun 2019.
Untuk itu, gerakan itu dinilai tidak termasuk sebagai bentuk usaha menggulingkan pemerintahan saat ini. Yang jadi masalah adalah, apabila ajakan itu berlaku untuk tahun 2018 ini.
"Ketika ajakannya tidak mengganti presiden di tengah jalan itu tidak masalah. Kalau ingin mengganti presiden saat ini, itu namanya makar," kata Yenny di kediamannya, Jalan Al Munawaroh, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).
Puteri kedua Gus Dur itu mengatakan, semua masyarakat Indonesia berhak untuk menyampaikan semua aspirasinya di ruang publik. Di mana haknya itu tentu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar.
Yang menjadi penekanannya ialah cara penyampaian aspirasinya tidak serta mencaci maki atau menyebarkan kebencian.
"Kalau buat saya semua orang yang ingin mengungkapkan pendapatnya asal secara baik, damai aspirasinya disampaikan di ruang publik, tidak menggunakan fisik secara verbal, tidak menghujat, tidak mencaci maki. Maka dia haknya digaransi oleh Undang-Undang Dasar," paparnya.
Selain itu, Yenny mengingatkan kepada seluruh gerakan yang turun jalan untuk menyampaikan aspirasi, hendaknya ingat dengan kewajibannya yakni dapat mengedukasi masyarakat lainnya untuk bisa berpikir secara kritis.
"Punya kewajiban untuk mengedukasi publik agar bersikap kritis, berfikir kritis. Kalau pakai tagar ini ya itu namanya pertarungan tagar," kata dia.
Baca Juga: Ahok Bakal Menikah, Veronica Tan Masih Simpan Foto Mantan Suami
Berita Terkait
-
Temui Keluarga Gus Dur, Sandiaga Rayu Yenny Wahid Jadi Timses
-
Sandiaga Uno Berjanji Tidak Goreng Isu SARA saat Pilpres 2019
-
Yenny Wahid Mengakui Diajak Sandiaga Uno Masuk Tim Sukses
-
Dikasih Tempe oleh Istri Gus Dur, Sandiaga Uno: Tak Setipis ATM
-
Sandiaga Uno Digoda karena 3 Kali Cium Tangan Istri Gus Dur
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO