Suara.com - Pemerintah akan menghentikan pencarian korban gempa Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Kamis (11/10/2018). Pencarian korban itu dihentikan termasuk di kawasan terdampak likuifaksi dan tsunami.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei mengatakan keputusan menghentikan pencarian korban tersebut sudah didiskusikan bersama Kepala Basarnas, M Syaugie dengan pertimbangan jenazah akan sulit diidentifikasi 14 hari setelah bencana.
"Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas adalah tujuh hari, saat ini sudah ditambah," kata Willem dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (8/10/2018).
Selain itu, kondisi jenazah korban juga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit. Sehingga membahayakan masyarakat Sulteng yang selamat.
"Kami akan meminta pemerintah daerah untuk berdialog dengan masyarakat. Dialog merupakan salah satu hal yang penting," ujarnya.
Tentang korban yang diduga masih terkubur, Willem mengatakan belum ada angka pasti. Satuan tugas gabungan masih menampung laporan-laporan dari masyarakat, terutama data dinas kependudukan dan catatan sipil serta laporan kepala desa.
"Itu pun masih perlu validasi data, apakah benar saat kejadian bencana yang dilaporkan hilang benar ada di lokasi," tandasnya.
Willem menjadi salah satu narasumber dalam jumpa pers terkait penanganan gempa,tsunami dan likuifaksi Sulteng di Graha BNPB, Jakarta.
Selain Willem, narasumber lainnya adalah Ketua Subsatgas Pendampingan Pusat Bencana Sulteng Kemenkopolhukam Achmad Djamaludin, Ketua Subsatgas Luar Negeri Pendampingan Pusat Bencana Sulteng Kemenkopolhukam Yoedhi Swastomo dan Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho. (Antara)
Baca Juga: Megawati Ungkap Kisahnya Diguncang Gempa di Jepang
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan