Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyelidiki penumpang pesawat Lion Air dengan nomor registrasi PK-LQP dan nomor penerbangan JT 610 yang tak masuk ke dalam data manifest.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pramintohadi Sukarno menyebut belum menemukan indikasi bukti kuat terkait benar atau tidaknya informasi tersebut.
"Ini masih terus dilakukan identifikasi, penelusuran proses-prosesnya, baik dari proses ticketingnya dan pada saat masuk ke pesawat udara, kita terus berproses," kata Sukarno di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018).
Sukarno menambahkan pihaknya juga kini tengah meminta sejumlah informasi tersebut ke pihak maskapai Lion Air.
"Tim hukum kami sedang terus mendalami beberapa hal yang masih kami bisa klarifikasi secara detail. Nanti akan kami sampaikan pada kesempatan berikut," ujar Sukarno.
Sukarno menyebut langkah-langkah yang kini dilakukan untuk memberikan sanksi apa yang akan diberikan kepada Lion Air.
"Nanti lihat hasilnya seperti apa, ini juga bagian yang merupakan hal yang akan dievaluasi oleh KNKT," tutup Sukarno.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik