Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia telah melayangkan nota protes kepada Vanuatu. Nota protes itu dibuat karena Vanuatu dinilai telah menyelundupkan Benny Wenda sebagai perwakilan delegasi Vanuatu untuk menyampaikan isu referendum Papua Barat ke Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB).
Benny Wenda ialah seorang pimpinan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) yang menyampaikan soal referendum pembebasan Papua Barat ke Universal Periodic Review (UPR). UPR sendiri dilaksanakan oleh Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa.
Sebelumnya Benny sempat membuat heboh lantaran telah mengklaim memiliki petisi yang telah ditandatangani 1,8 juta orang menyetujui adanya pembebasan Papua Barat. Petisi itu disebutnya sudah disampaikan ke PBB.
"Kita sedang mempelajari segala kemungkinan, tapi kita sudah melayangkan nota protes yang keras pada Vanuatu," kata Menteri Retno di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Kamis (31/1/2019).
Retno menceritakan bahwa pihak Komisi Tinggi HAM PBB pun sempat kaget saat melihat ada Benny Wenda ikut bersama rombongan Vanuatu. Pasalnya, selain mengetahui kalau Benny bukanlah warga negar Vanuatu dalam pertemuan itu juga yang dibahas oleh Benny Wenda ternyata tidak sesuai dengan tema pembahasan pertemuan.
Saat itu, Benny membawa petisi yang diklaim telah ditanda tangani 1,8 juta orang untuk pembebasan Papua Barat. "Juga komplain Komisi Tinggi HAM karena di akhir pertemuan, tiba tiba yang bersangkutan (Benny Wenda) berbicara mengenai Papua," ujarnya.
Terkait dengan petisi yang diklaim Benny tersebut, Retno enggan berbicara banyak. Pasalnya, Retno memahami sosok Benny yang sering menyebarkan berita-berita bohong.
"Saya tidak bisa bicara, klaim dia, karena sekali lagi, patternya Benny Wenda itu biasanya manipulatif, fake news sehingga kita belum bisa mengatakan apapun tentang 1,8 (juta orang tandatangan petisi)," ujarnya.
Baca Juga: Google+ Mulai Ditutup Pekan Depan
"Kita tidak pernah akan mundur apabila ini sudah menyangkut mengenai sovereignity, kedaulatan, integritas wilayah Indonesia," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Indonesia Murka Vanuatu Selundupkan Tokoh Kemerdekaan Papua ke KT HAM PBB
-
Dukung Jokowi-Maruf, TKN Pastikan PBB Dapat Porsi Sama
-
Partai Gerindra: Yusril Sudah Nyicil buat Masuk ke Lingkaran Jokowi
-
Merasa Dibohongi Yusril, Novel Bamukmin Ancam Mundur dari Caleg PBB
-
Suara PBB Pecah di Pilpres 2019, Tim Prabowo: Bisa Dicek di Lapangan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah