Suara.com - Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan ada kekurangan dana untuk bantuan pascagempa NTB sebesar Rp 1,8 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan rumah di Lombok.
Najmul mengakui sebanyak 73 ribu unit rumah rusak akibat gempa yang terjadi pada 29 Juli 2018 lalu. Ia juga menyebut baru menerima dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,07 triliun.
"Untuk rumah, verifikasi awal totalnya kekurangannya yang rusak 73 ribu rumah. Dana yg sudah masuk ke rek Rp 1,77 triliun dan kekurangannya Rp 1,8 triliun," ujar Najmul di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/03/2019).
Tim Pengawas (Timwas) bencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI gelar rapat pasca gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembahasan rapat ini meliputi evaluasi pembiayaan dan penanganan dampak gempa di NTB.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Selain itu juga dihadirkan Kepala BNPB, Doni Mordano serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenkeu, dan Kemensos.
Hadir juga Bupati dan Pimpinan DPRD dari berbagai daerah di NTB. Diantaranya Bupati atau Walikota dan Pimpinan DPRD dari Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Mataram.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis