Suara.com - Tiket masuk ke Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2019 di Kemayoran dirasa sangat mahal. Di sisi lain pengunjung tidak nyaman ada di PRJ.
Itu adalah sebagian catatan negatif PRJ versi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. YLKI menyebut manajemen Pekan Raya Jakarta (PRJ) hanya memungut tarif yang mahal, tetapi gagal menyamankan pengunjungnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mengawasi pelaksanaan PRJ ini.
"Masih ada waktu seminggu lagi bagi managemen PRJ untuk memperbaiki layanan dan kinerjanya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/6/2019).
Salah satu paket acara HUT ke-492 Jakarta adalah pelaksanaan PRJ atau Jakarta Fair, yang dilaksanakan per 22 Mei-30 Juni 2019.
"Pada hari Sabtu, saya mengunjungi PRJ. Memasuki area PRJ sekitar jam 16.15, dengan kemacetan yang parah. Dan baru bisa parkir sekitar jam 17.15 WIB," kata dia.
Ada beberapa catatan terhadap pelaksanaan Jakarta Fair ini yang menjadi tidak adil bagi konsumen atau pengunjung. Tarif parkirnya menerapkan harga tetap, yakni Rp 30.000 per kendaraan sekali masuk. Tarif sebesar ini terlalu mahal. Ini sama saja menjadikan kenaikan tiket masuk secara terselubung.
Sedangkan tiket masuk tarifnya Rp 40.000 per orang untuk pengguna mobil jadi total harus merogoh kocek Rp 70.000 Kondisi area parkir sangat tidak nyaman, terbuka, dan berdebu. Selain itu, managemen PRJ seharusnya bisa menakar berapa kapasitas maksimal area PRJ dan area parkir.
"Bukan malah sebaliknya, pengunjung terus diterima masuk ke area PRJ sehingga sangat sulit mencari area parkir, dan di dalam area PRJ sangat penuh sesak," kata dia.
Baca Juga: Dipajang di PRJ, Suzuki Burgman 125 Belum Pasti Dijual di Indonesia
Menurutnya hal itu, sangat tidak nyaman, sementara konsumen sudah membayar parkir yang sangat mahal dan tiket masuk yang mahal juga.
Kemudian terkait fasos fasus di area PRJ juga kurang memadai, khususnya keberadaan dari jumlah toilet dan mushola. Minim penandaan yang memberi pengunjung arah ke lokasi toilet dan mushola.
"Jadi pengunjung harus mencari-cari petugas untuk bertanya, dimana keberadaan toilet dan mushola. Selain itu terjadi antrian yang panjang di toilet perempuan. Disaat pengunjung membludak seperti itu, seharusnya disiapkan portable toilet," katanya.
Selain itu, di area PRJ banyak orang merokok dan SPG yang menjajakan dan mempromosikan produk rokok, dari beberapa merek. Rokok ditawarkan dengan promosi potongan harga Rp 20.000 mendapatkan dua bungkus rokok, plus wadah asesorisnya.
Dengan demikian, PRJ yang mengklaim berskala internasional, kalah dengan area pasar tradisional di Bangkok, Pasar Tjacucak, yang terbebas asap rokok.
"Tidak ada orang merokok di pasar tersebut, apalagi ada SPG yang jualan rokok. Padahal area PRJ sebagai tempat umum adalah area KTR (Kawasan Tanpa Rokok)," kata dia.
Berita Terkait
-
Uji Nyali Makan Pedas di Angry Chicken Jakarta Fair
-
Dipajang di PRJ, Suzuki Burgman 125 Belum Pasti Dijual di Indonesia
-
Gelaran Miss Jakarta Fair Masuki Babak Semi Final
-
Dekorasi City Of Light di Jakarta Fair Jadi Favorit para Pengunjung
-
JIExpo Pastikan Wahana Pontang-Panting yang Rusak Sudah Aman Digunakan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu