Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto wajib dilakukan untuk mempersatukan bangsa pasca Pilpres 2019. Namun hingga saat ini dua tokoh yang bertarung di Pilpres 2019 itu belum juga menentukan waktu pasti untuk menggelar pertemuan.
JK menerangkan, rekonsiliasi bukan hanya sekedar imbauan saja, melainkan menjadi keharusan untuk segera dilakukan oleh elit dua kubu yakni Jokowi - Maruf Amin dan Prabowo - Sandiaga.
"Ya itu bukan hanya imbauan, tapi itu juga kewajiban kita semua untuk bersatu, rekonsilisasi itu bermakna bersatu dalam mencapai tujuan walaupun berbeda dalam cara," kata JK di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).
Menurut JK, jika Prabowo ingin berada di luar pemerintahan Jokowi, tidak ada salahnya apabila keduanya melakukan perteuan untuk menurunkan tensi politik pasca Pipres 2019.
"Kalau sudah bersatu di atasnya di bawahnya juga akan lebih baik dan lebih mudah," ujarnya.
Menurut JK pertemuan keduanya belum bisa berlangsung karena terbentur dengan waktu.
Pasca putusan MK, JK menilai Prabowo dan Sandiaga sudah bisa menerima kekalahan usai menyampaikan rasa hormatnya kepada keputusan MK yang menolak gugatan atas adanya kecurangan selama Pilpres 2019.
"Kalau sudah menerima dengan baik, mestinya tidak ada soal lagi. Saya kira tinggal tunggu waktu aja, soal waktu," tandasnya.
Baca Juga: Maruf Amin Klaim Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Tak Bagi-bagi Kursi Menteri
Berita Terkait
-
Wanita Bawa Anjing ke Masjid, JK Minta Masyarakat Tak Aksi Balas Dendam
-
Daftar Tokoh yang Diprediksi Jadi Calon Presiden 2024
-
Prabowo dan Sandiaga Masuk Bursa Capres 2024, Akan Bersaing?
-
Undang Ma'ruf Amin, JK Akan Beri Informasi Terkait Tugas-tugas Wapres
-
Maruf Amin Klaim Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Tak Bagi-bagi Kursi Menteri
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO