Suara.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menganggap kemacetan di Jakarta semakin parah dari hari ke hari. Karena itu, BPTJ meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas sistem ganjil genap kendaraan.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono menyebut sudah melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan peraturan gubernur (pergub) tentang sistem ganjil genap. Hasilnnya, lalu lintas di Jakarta disebut kinerjanya sedang menurun.
Bambang mencontohkan kemacetan yang terjadi setiap pagi di Tol Cawang menuju Semanggi. Menurutnya kemacetan di lokasi tersebut tetap mengular sampai ke Cibubur meskipun contra flow sudah diperpanjang.
"Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," kata Bambang Prihartono saat dihubungi, Kamis (12/7/2019).
Imbas lainnya dari kemacetan yang semakin parah di Jakarta adalah dampaknya pada kesehatan udara di Jakarta. Ia menyebut Jakarta saat ini menjadi peringkat kedua dunia kota polusi terburuk.
Berdasarkan studi Japan International Cooperation Agency (JICA), pergerakan orang di Jabodetabek mencapai 100 juta perhari. Sementara tiga tahun lalu baru 50 juta per hari.
Akibatnya, kata Bambang, modal share angkutan umum turun 12 persen karena kendaraan pribadi yang jumlahnya juga bertambah.
Ia menganggap permasalahan transportasi di Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab Gubernur, melainkan gubernur dari provinsi sekitarnya, para pimpinan daerah dan termasuk pihaknya sendiri. Karena itu ia mengusulkan untuk perluasan sistem ganjil genap.
"Bicara transportasi memang bukan gubernur saja. Semualah ada tiga gubernur, delapan bupati/wali kota termasuk BPTJ. Oleh karena itu BPTJ berdasarkan latar belakang tadi mengusulkan kebijakan yang sudah pernah Kita coba. Ini bukan barang baru," pungkas Bambang.
Baca Juga: Beredar Info Ganjil Genap untuk Motor, Kadishub DKI: Hoaks
Berita Terkait
-
Gandeng MAB, BPTJ Targetkan 1000 Bus Listrik Layani Jabodetabek pada 2020
-
Kakorlantas Pastikan Belum Ada Ganjil-Genap di Pelabuhan Merak Saat Mudik
-
Bagi Pemudik Bermobil: Aturan Ganjil Genap Tak Diterapkan
-
BPTJ Terus Giatkan Penyediaan Angkutan Massal di Jabodetabek
-
Grab Pastikan Bakal Bangun Shelter di Stasiun MRT Jakarta
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus