Suara.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menganggap kemacetan di Jakarta semakin parah dari hari ke hari. Karena itu, BPTJ meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas sistem ganjil genap kendaraan.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono menyebut sudah melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan peraturan gubernur (pergub) tentang sistem ganjil genap. Hasilnnya, lalu lintas di Jakarta disebut kinerjanya sedang menurun.
Bambang mencontohkan kemacetan yang terjadi setiap pagi di Tol Cawang menuju Semanggi. Menurutnya kemacetan di lokasi tersebut tetap mengular sampai ke Cibubur meskipun contra flow sudah diperpanjang.
"Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," kata Bambang Prihartono saat dihubungi, Kamis (12/7/2019).
Imbas lainnya dari kemacetan yang semakin parah di Jakarta adalah dampaknya pada kesehatan udara di Jakarta. Ia menyebut Jakarta saat ini menjadi peringkat kedua dunia kota polusi terburuk.
Berdasarkan studi Japan International Cooperation Agency (JICA), pergerakan orang di Jabodetabek mencapai 100 juta perhari. Sementara tiga tahun lalu baru 50 juta per hari.
Akibatnya, kata Bambang, modal share angkutan umum turun 12 persen karena kendaraan pribadi yang jumlahnya juga bertambah.
Ia menganggap permasalahan transportasi di Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab Gubernur, melainkan gubernur dari provinsi sekitarnya, para pimpinan daerah dan termasuk pihaknya sendiri. Karena itu ia mengusulkan untuk perluasan sistem ganjil genap.
"Bicara transportasi memang bukan gubernur saja. Semualah ada tiga gubernur, delapan bupati/wali kota termasuk BPTJ. Oleh karena itu BPTJ berdasarkan latar belakang tadi mengusulkan kebijakan yang sudah pernah Kita coba. Ini bukan barang baru," pungkas Bambang.
Baca Juga: Beredar Info Ganjil Genap untuk Motor, Kadishub DKI: Hoaks
Berita Terkait
-
Gandeng MAB, BPTJ Targetkan 1000 Bus Listrik Layani Jabodetabek pada 2020
-
Kakorlantas Pastikan Belum Ada Ganjil-Genap di Pelabuhan Merak Saat Mudik
-
Bagi Pemudik Bermobil: Aturan Ganjil Genap Tak Diterapkan
-
BPTJ Terus Giatkan Penyediaan Angkutan Massal di Jabodetabek
-
Grab Pastikan Bakal Bangun Shelter di Stasiun MRT Jakarta
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO