Suara.com - Partai Gerindra menganggap kalau kursi ketua MPR RI periode 2019 - 2024 layak diberikan untuk kader partai yang diketuai Prabowo Subianto. Sebab, Partai Gerindra memperoleh suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan pada Pemilu 2019.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan PDI Perjuangan telah mendapatkan kursi ketua DPR RI. Hak partai berlambang banteng itu kemudian dibuktikan dengan posisi Puan Maharani yang menjadi ketua DPR RI.
Berkaca dari hal tersebut, Andre mengatakan kalau Gerindra pun seharusnya mendapatkan hak yang serupa.
"Gerindra adalah Partai dengan jumlah suara pemilih terbanyak kedua setelah PDIP, sehingga berhak dan pantas untuk menjadi Ketua MPR," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Andre kemudian menerangkan bahwa Gerindra telah mengusung Ahmad Muzani untuk menjadi calon ketua MPR. Hal itu tidak terlepas dari pengalamannya sebagai pimpinan MPR periode 2014-2019.
"Kehadiran Bapak Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR akan menghasilkan keseimbangan politik yang baik dalam berbangsa dan bernegara dengan pengalamannya," ujarnya.
"Kami sejak dulu selalu mengawal program dan kebijakan pemerintah dengan proporsional, di mana jika tidak berpihak kepada rakyat maka kami akan memberikan kritik dan masukan. Namun jika itu baik dan berpihak kepada rakyat maka akan kami dukung," Andre menambahkan.
Menurut Andre, jika pemilihan ketua MPR berjalan alot atau tidak bisa ditempuh dengan cara musyawarah mufakat, maka cara voting akan dipilih untuk menentukan Ketua MPR baru.
Di sisi lain, pengamat politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi mengatakan posisi pimpinan di parlemen tidak semua harus diambil oleh partai koalisi pemerintah saat Pilpres 2019. Pangi menilai citra pemerintah akan rusak lantaran turut menguasai jajaran DPR/MPR RI.
Baca Juga: Sibuknya Fadel Muhammad Lobi Sana Sini Demi Kursi Ketua MPR
"Ya nanti merusak citra pemerintah sendiri karena pimpinan (DPR/MPR) itu juga kan simbol. MPR harus juga sebagai kontrol, pengawasan dan vitamin penyehat demokrasi. Jangan sampai nanti MPR juga hanya jadi stempel pemerintah," ujar Pangi di Jakarta.
Berikut 10 nama calon pimpinan MPR dari masing-masing fraksi dan unsur DPD:
- Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat
- Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan
- Jazilul Fawaid dari Fraksi PKB
- Hidayat Nur Wahid dari Fraksi PKS
- Zulkifli Hasan dari Fraksi PAN
- Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar
- Lestari Fraksi dari Partai Nasdem
- Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra
- Arsul Sani dari Fraksi PPP
- Fadel Muhammad dari unsur DPD.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!