Suara.com - Partai Demokrat menggelar acara wisuda terhadap 45 taruna Akademi Partai Demokrat yang telah lulus melalui beberapa tahapan. Mereka yang telah diwisuda itu otomatis menjadi kader partai.
Bahkan diketahui para taruna juga meneken kontrak selama 10 tahun untuk tetap menjadi bagian dari kader partai berlambang mercy tersebut.
Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sambutannya saat melakukan wisuda kepada taruna di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
AHY mengatakan bahwa tanda tangan kontrak dengan bilai sanksi Rp 1 miliar jika keluar Partai Demokrat dilakukan para taruna tanpa ada paksaan.
"Sebagai tambahan mereka semua sudah tanda tangan kontrak usia mereka muda muda tapi berani tanda tangan kontrak. Dalam 10 tahun ke depan mereka bersedia tidak akan pindah ke mana mana dan kalau itu terjadi Rp 1 miliar mereka akan tanggung. Betul tidak taruna? Betul? Ada dipaksa?,” kata AHY.
Pertanyaan AHY tersebut kemudian dijawab kompak oleh para taruna yang menegaskan bahwa tidak ada paksaan kepada mereka terkait tanda tangan kontrak.
AHY kemudian menyinggung para kader Partai Demokrat yang sudah lebih dahulu masuk agar tidak mudah berpindah dari Partai Demokrat ke partai lainnya.
"Nah mereka saja tidak merasa dipaksa apalagi yang para senior-senior kita semuanya. Supaya tidak mudah masuk dan keluar Partai Demokrat. Betul?” ujar AHY.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama putra kandungnya, AHY telah mewisuda sebanyak 45 taruna Akedemi Partai Demokrat. Mereka diketahui juga resmi menjadi kader dan langsung ditempatkan menjadi staf ahli para anggota DPR Fraksi Demokrat.
Baca Juga: Ingin Rakyat Indonesia Tahu Demokrat, SBY: Partai Ini Akan Ada Selamanya
SBY kemudian memberi wejangan kepada para taruna yang menjadi kader baru tersebut. SBY ingin para taruna memahami betul jati diri partai.
"Saya hanya ingin mengingatkan sebagai kader baru Partai Demokrat ketahuilah jati diri Partai Demokrat, ketahuilah nilai wawasan dan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh Partai Demokrat. Partai harus punya warna, punta idealisme, punya nilai dan platform perjuangan. Karena insyaallah partai ini akan ada selamanya,” kata SBY di JCC Senayan, Jakarta, Rabu.
Berita Terkait
-
AHY Wakili Demokrat: KPK Jangan Sampai Dilemahkan
-
Rambut & Brewok AHY Curi Perhatian, Frederika Cull Terpeleset Tetap Keren
-
AHY Pamer Potong Rambut, Brewoknya Bikin Warganet Salah Fokus
-
Romantisnya AHY ke Annisa Pohan, Gaya Hijab Naomi Zaskia, Cantik!
-
So Sweet, AHY Bawakan Lagu Romantis untuk Annisa Pohan, Bikin Hati Meleleh!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!