Suara.com - The Interpreter, situs yang dimiliki oleh Lowy Institute, lembaga penelitian independen asal Australia, melaporkan kabar buruk bagi kondisi ekonomi Indonesia.
Indonesia disebut negara yang kaya tapi sejumlah besar penduduknya dalam kategori sangat miskin. Kondisi penduduk miskin Indonesia dikatakan memprihatinkan.
Laporan yang dimuat dalam The Interpreter pada Senin, 3 Februari 2020 ini menyebut bahwa ekonomi Indonesia telah tumbuh sekitar 5-6% selama beberapa tahun. Hal ini membuat PDB Indonesia jauh di depan Australia.
Tidak heran, Indonesia sekarang lebih suka memberikan bantuan dari pada menerima. Bahkan Australia memangkas bantuan-bantuannya ke Indonesia.
"Berita baik tentang kesuksesan ekonomi Indonesia menutupi situasi nyata: Indonesia menjadi negara kaya, tetapi masih memiliki banyak orang yang sangat miskin, dan mereka tidak berhasil," seperti dikutip dari Lowyinterpreter.org, Jumat (14/2/2020).
Laporan itu menyoroti jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 20%. Bahkan penduduk di luar Jawa dan Sumatra, Papua misalnya tingkat kemiskinannya tujuh kali lebih tinggi daripada Jakarta.
Kekayaan baru Indonesia tidak mengalir dengan baik. Kekayaan empat miliarder terkaya di Indonesia ($ 25 miliar) setara dengan pendapatan 40% orang miskin di Indonesia (100 juta orang).
Pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia lebih rendah dari Samoa, Tonga, Fiji, dan tetangga Malaysia dan Thailand.
Pendapatan pajak yang hanya 9,9% dari PDB, membuat upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan terasa tidak ada hasilnya.
Baca Juga: Cegah Stunting, Kemensos Tingkatkan Kualitas Pangan Keluarga Miskin
Lembaga yang berbasis di Sydney ini juga menyebut kesehatan di Indonesia jauh di bawah negara kelas menengah. Dilihat dari tingginya rasio kematian ibu, stunting dan berbagai penyakit lainnya.
Kualitas sistem pendidikan Indonesia juga dianggap sangat buruk. Di mana skor Indonesia menurut Program for International Student Assessment (PISA) jauh di bawah Singapura, Malaysia , Brunei, dan Thailand.
Menurut The Interpreter, sumber masalah yang menyebabkan Indonesia seperti itu adalah korupsi. Selain itu demokrasi di Indonesia dianggap merosot.
"Singkatnya, tata pemerintahan yang buruk terkait dengan korupsi dan regresi demokratis di Indonesia sangat menghambat hasil bagi masyarakat miskin di bidang kesehatan dan pendidikan, dan mempertahankan ketimpangan yang dalam," tulis laporan tersebut.
Menurut laporan itu, upaya memperbaiki kondisi Indonesia dapat ditempuh dengan Perjanjian perdagangan bebas Australia dengan Indonesia yang baru-baru ini disepakati.
"Lebih penting lagi, menghidupkan kembali bantuan Australia untuk kesehatan, pendidikan dapat membantu sebagian dari 72 juta penduduk miskin Indonesia," tulisnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis