Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah mulai hari ini mengerahkan pasukan TNI/Polri di titik keramaian dalan rangka mendisplinkan penerapan protokol kesehatan sesuai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pengerahan pasukan tersebut untuk menekan penyebaran Covid-19.
"Hari ini saya datang ke stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB," ujar Jokowi usai mengecek penerapan prosedur standar new normal di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020).
Menurut Jokowi, pengerahan pasukan serentak akan digelar di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten Kota.
"Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini sehingga kita harapkan kedisplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap dengan pengerahan aparat TNI dan Polri, secara masif menyadarkan, mendisplinkan dan mengingatkan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan sesuai PSBB.
Ia juga berharap kurva penyebaran Covid-19 semakin menurun dengan adanya aparat TNI/Polri yang bertugas mendisplinkan masyarakat dalam hal PSBB untuk menekan penyebaran Covid-19.
"Kita harapkan kurva dari penyebaran Covid ini akan semakin menurun. Kita melihat R0 di beberapa provinsi sudah di bawah 1 dan kita harap semakin hari makin turun dengan digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan secara masif," katanya.
Baca Juga: Jokowi Cek Penerapan Prosedur New Normal di Stasiun MRT Bundaran HI
Berita Terkait
-
Jokowi Cek Penerapan Prosedur New Normal di Stasiun MRT Bundaran HI
-
24 Warganya Positif Rapid Test, Perumahan di Jember Terapkan PSBB Terbatas
-
Sejak 2 Bulan Terakhir, Warga Positif Covid-19 di Sumsel Tercatat 821Kasus
-
Ikuti Pemprov Jabar, PSBB Kota Bogor Diperpanjang Hingga Jumat Ini
-
Roy Suryo Disemprot usai Soroti Panci dalam Video Jokowi dan 4 Berita Lain
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO