Achsanul Qosasi, anggota Dewan Audit Nasional, menyoroti fakta bahwa 20 juta keluarga dalam daftar kesejahteraan tidak memiliki kecocokan dengan kode identifikasi jaminan sosial.
Masalah penyaluran bantuan kesejahteraan di Indonesia juga disebut sebagai salah satu politik uang di daerah-daerah.
"Banyak pemberian bantuan tunai yang tumpang tindih, bantuan makanan dan skema kesejahteraan menimbulkan kebingungan keluarga miskin dan berpenghasilan rendah. Banyak yang berjuang untuk memahami bagaimana dan di mana mengajukan permohonan bantuan."
"Faktornya adalah politik uang. Pejabat desa, walikota, dan pejabat lokal terpilih lainnya dianggap mempertahankan basis data yang menguntungkan pendukung mereka."
"Daerah dengan kepadatan pemilih yang tinggi di pulau Jawa melaporkan lebih dari 90% sudah menerima bantuan, sedangkan daerah yang lebih terpencil di bagian timur Indonesia seperti Maluku dan Papua belum menerima bantuan Covid-19 dengan tingkat yang sama.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Wamenag: Stop Sweeping Ramadan! Siapa Pun Dilarang Bertindak Sendiri
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek