Suara.com - Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon angkat bicara mengenai Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang membuka aib perusahaan minyak negara tersebut.
Ia mengusulkan agar Kementerian BUMN mengganti komisaris jika mereka merasa terganggu dan punya nyali.
Hal itu disampaikan oleh Jansen melalui akun Twitter miliknya @jansen_jsp.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu, jika Kementerian BUMN merasa terganggu dengan segala ocehan Ahok ke publik, maka Kementerian BUMN bisa segera bertindak menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti komisaris.
"Jika ucapan pembubaran dan titipan itu dianggap mengganggu dan @KemenBUMN punya nyali adakan saja segera RUPS ganti komisaris. Selesai urusan," kata Jansen seperti dikutip Suara.com, Jumat (18/9/2020).
Namun, jika Kementerian BUMN tidak memiliki nyali untuk melakukannya, maka Jansen meminta agar kementerian BUMN cukup diam saja.
Ia menilai Kementerian BUMN tak perlu memberikan banyak komentar di publik hingga menyebabkan adanya debat diantara internal Pertamina di ruang publik.
"Jika tidak, diam saja, timbang kalian kebanyakan debat di ruang publik padahal antar kalian," ungkap Jansen.
Jansen meminta masyarakat tidak teralihkan dengan isu buka-bukaan aib Pertamina.
Baca Juga: Dukung Sepak Terjang Ahok: Pembantu Presiden Pakai Nama Basuki Memang Jos
Ia mengajak masyarakat untuk tetap fokus dalam penanganan Covid-19 yang mulai semakin meresahkan di Indonesia.
"Mari tetap fokus Covid-19 teman-teman, ini yang utama," tuturnya.
Ahok Disorot
Ahok melalui YouTube bercerita tentang posisinya di Pertamina. Dia bilang bukan lagi sebagai pengawas direksi, tetapi eksekutor.
Ahok mengibaratkan posisi komisaris di BUMN seperti "neraka lewat, surga belum masuk". Sebab, semua keputusan rapat umum dan pemegang saham yang menentukan Key Performance Indicators dewan kerja komisaris dan direksi dilakukan di Kementerian BUMN.
Ahok menambahkan, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators yakni penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi dilakukan di kementerian BUMN.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Update Kericuhan Lukas Enembe: 14 Orang Diperiksa, Polisi Data Puluhan Kendaraan yang Rusak
-
Momen Akrab Presiden Prabowo Dialog di Atas Perahu: Borong Keluhan Nelayan Gorontalo
-
Nelayan Tak Boleh Dilupakan, Prabowo Janjikan Perbaikan Kesejahteraan Nasional
-
Prabowo di Gorontalo: Indonesia Kuat, Tak Panik Hadapi Gejolak Dunia karena Swasembada Pangan
-
Prabowo soal MBG: Sekolah yang Butuh Segera Diberi, yang Tidak Perlu Tidak Dipaksakan
-
Anies Baswedan dan Najelaa Shihab Soroti Bahaya AI bagi Pelajar: Otak Bisa Malas Berpikir
-
Ketua DPD Golkar DKI Sebut Jakarta Darurat Sampah, Warga Diminta Mulai Bergerak dari Rumah
-
Prabowo Genjot Ekonomi Biru, Nelayan Disiapkan Jadi Kekuatan Baru Indonesia
-
Terungkap! Ratusan WNA Operator Judi Online di Hayam Wuruk Ternyata Direkrut 'Veteran Kamboja'
-
Menuju Target Nasional Pengurangan Sampah 2029, Ini Kebiasaan yang Harus Digencarkan di Rumah