Suara.com - Wakil Sekretars Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon kembali mengutarakan kritiknya soal harga uji swab yang dinilai masih memberatkan masyarakat.
Jansen menilai, sudah waktunya pemerintah memanfaatkan kekuasaan dana yang sudah mereka dapatkan untuk mengatur harga swab, mengingat Perppu Corona telah diterbitkan.
"Melalui Perppu Corona, extra power dan uang sudah kita beri. Sekarang semua yang dimau pemerintah. Tak ada lagi yang menghalangi dan bisa disalahkan. Mestinya ada lah sedikit tanda-tanda kemenangan kecil. Little success story. Yang terjadi jangankan nurunkan kurva covid, ngatur harga swab aja tak bisa!" kritik Jansen via Twitter, Selasa (29/9/2020).
Menurut Jansen, harga tes swab bisa menimbulkan ketakutan tersendiri sehingga bisa menghalangi inisiatif masyarakat yang ingin memeriksa kesehatan mereka dari infeksi virus corona.
"Tak ada orang waras ingin badannya jadi pembawa corona kepada keluarga, teman-teman, dan lingkungannya sendiri. Jalan memastikan ya tes. Termasuk pasien di rumah sakit sekarang juga dites, memastikan corona (atau) tidak. Mendesak ini segera diatur. Jangan sampai orang lebih takut harga daripada covid," tulis Jansen.
Ia menyebut pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa tes adalah kunci corona kontradiktif dengan kenyataan di lapangan, ketika harga tes swab justru sulit dijangkau masyarakat menengah ke bawah.
"Saya jamin sulit jumlah tes Indonesia akan meningkat, jika jenis tes yang sifatnya inisiatif pribadi begini harganya masih gila-gilaan tak diatur. Jangan sampai orang lebih takut harga daripada Covid," imbuh Jansen.
Politisi muda ini lantas mendesak agar Presiden Joko Widodo dan Kementerian Kesehatan RI segera mengatur harga swab layaknya dulu mengatur harga rapid test.
"Mau didengar atau tidak, saya akan terus bersuara soal swab ini. Kita bukan minta gratis tapi harganya diatur. Sehingga tak ada komersialisasi berlebihan di tengah bencana. Seperti dulu rapid kemudian diatur 150 ribu. Masa keluarkan aturan begini saja tak bisa Pak @jokowi @KemenkesRI?" desak Jansen.
Baca Juga: Gus Sahal: Menkes Terawan Maha Payah, Jokowi Juga Sangat Mengecewakan
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu mengaku ia baru saja menjalani swab test mandiri di sebuah rumah sakit, Jansen diminta untuk membayar Rp 2,4 juta.
"Orang secara sadar sudah mau tes dirinya malah mahal sekali, kemarin saya swab kena Rp 2,4 juta," ujar Jansen.
Jansen membandingkan dengan harga rapid test yang sebelumnya juga sempat melambung. Saat awal pandemi Covid-19, rapid test dijadikan barang komersil dengan harga tinggi.
Rapid test dan swab test merupakan hal penting bagi orang-orang yang kerap kali melakukan aktivitas di luar rumah.
Pasalnya, tes tersebut merupakan bentuk tanggungjawab sosial orang-orang itu kepada lingkungan.
Oleh karenanya, seharusnya harga swab test dibuat terjangkau dan sama di setiap rumah sakit di Indonesia.
Berita Terkait
-
Gus Sahal: Menkes Terawan Maha Payah, Jokowi Juga Sangat Mengecewakan
-
Mantu Jokowi Serap Aspirasi Pedagang: Jangan Janji-janji Pas Kampanye Saja
-
ATR/BPN Sigap Tangani Program Prioritas Nawa Cita Jokowi Bidang Pertanahan
-
Terawan Dianggap Tak Becus Tangani Pandemi, Jokowi Turut Kena Semprot
-
Yang Nyinyiri Jokowi Bisa Dower, Ruhut Dibilang Makin Malam Makin Korslet
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!