Suara.com - Presenter sekaligus jurnalis Najwa Shihab mendapat teguran Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Momen tersebut terekam kala Menteri Luhut menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa pada Rabu (23/9/2020).
Kala itu Najwa Shihab mengkritik pelaksanaan Pilkada yang tetap akan dilaksanakan di tengah pandemi.
Najwa menyoroti beberapa pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam beberapa pelaksanaan rangkaian Pilkada.
Ia menunjukkan berbagai video dan foto yang memuat berita tentang pelanggaran protokol kesehatan tersebut.
Menyimak kritikan tersebut, Luhut mengakui ada beberapa pelaksanaan yang belum ketat pemberlakuan protokol kesehatannya.
"Ya kemarin belum, setuju. Makanya kita lihat sekarang saya imbau semua pemimpin politik, semua yang punya keinginan politik, kita duduk tenang. Kita punya tanggung jawab sekecilnya apa tanggung jawab itu untuk keamanan republik ini," jawab Luhut.
Tim Mata Najwa kemudian menayangkan kembali gambar-gambar mengenai pelanggaran protokol kesehatan saat Pilkada.
Begitu melihat layar menunjukkan kembali gambar tersebut, Menteri Luhut protes kepada Najwa Shihab.
Baca Juga: Bukan Menteri Terawan, Tapi Hal Ini yang Dicemaskan Najwa Shihab
"Maaf ini jangan marah Najwa kayak begini, ngapain kamu provokasi gambar beginian?" tegur Luhut.
Najwa kemudian membela diri dan menjelaskan alasannya menampilkan video tersebut.
"Ini fakta Pak Luhut, saya tidak memprovokasi. Saya menunjukkan apa yang terjadi di lapangan. Inilah yang terjadi di lapangan. Saya yakin Pak Luhut juga sudah tahu fakta di lapangan seperti ini," jelas Najwa.
Menteri Luhut lantas merespons jawaban Najwa dengan mengingatkan untuk tidak membuat topik yang provokatif.
"Iya tahu, tapi enggak perlu dianukan begini, kita cari lah sekarang topik-topik yang membuat seperti ini. Ini yan membuat kita ini tanpa kita sadari turut membuat kacau. Ini tanggung jawab kita pada kemanusiaan," tukas Luhut.
Sindiran Luhut pada Tokoh Bintang Empat
Berita Terkait
-
Bukan Menteri Terawan, Tapi Hal Ini yang Dicemaskan Najwa Shihab
-
Interview Kursi Kosong Terawan, Dosen UGM: Momen Terbaik Selama Pandemi
-
Kampanye Blusukan Online ala Gibran, Temui Warga dengan Virtual Box
-
Machfud Pasang Foto Bareng Emil Salam 2 Jari di IG, Begini Respon Bawaslu..
-
Foto Risma Boleh Dipasang di APK, Bawaslu: Melanggar kalau Pakai Baju Dinas
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan
-
Sopir Truk Transfer Uang Setelah Dikepung Anak Jalanan di Pesanggrahan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
'Bikin Malu Presiden', Gus Lilur Desak Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama
-
Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Diuntit Alat Pelacak, Netizen Malah Soroti Mobil Fortuner Mewah
-
Isu Setoran 'Upeti' Program MBG, Ketua BGN: Tidak Benar dan Provokatif
-
Niat Cari Cuan di Kapal Cumi, Pemuda Garut Malah Kena 'Zonk' Loker Medsos, HP Sampai Disita
-
IDAI Minta Anak di Bawah 2 Tahun Bebas dari Gawai, Cegah Speech Delay hingga Virtual Autism
-
Haris Rusly Moti: Anomali Gerakan Sosial Saat Ini Justru Anti-Rakyat dan Adopsi Narasi Neoliberal