Kasus Suap Rahmat Yasin, KPK Periksa 2 Pejabat Kabupaten Bogor

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Estantoni kasno dan Kasubag Keuangan BPBD setempat Syarif Hidayat, Senin (12/10/2020).

Keduanya diperiksa KPK dalam kasus pemotongan uang SKPD dan gratifikasi yang telah menjerat eks Bupati Bogor Rahmat Yasin.

"Keduanya dikonfirmasi oleh penyidik terkait adanya dugaan pemotongan dana yang kemudian dikumpulkan untuk diberikan kepada tersangka RY (Rahmat Yasin)," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Selain itu, penyidik KPK turut mendalami saksi Lesmana selaku wiraswasta dan mantan Burhanuddin selaku mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

"Dikonfirmasi oleh penyidik mengenai adanya dugaan proses hibah tanah untuk tersangka Rahmat Yasin," ungkap Ali.

Dalam kasus ini, tersangka Rachmat diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp 8.931.326.223.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Baca Juga: Kebut Kasus Eks Bupati Rahmat Yasin, KPK Panggil Sejumlah Pejabat Bogor

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Diketahui, Rachmat sebelumnya telah bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung. Kini Rachmat harus kembali berurusan dengan hukum.

Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.