Suara.com - Pakar Hukum Tata Negar Refly Harun menyarankan agar Presiden Joko Widodo tidak menanggapi tawaran rekonsiliasi dari Habib Rizieq Shihab.
Saran itu ia utarakan lantaran menurut Refly pemerintah tidak seharusnya bermusuhan dengan oposisi sehingga jalur rekonsiliasi tidak perlu dilakukan.
"Oposisi itu tidak bisa dikatakan sedang bermusuhan dengan pemerintah. Karena pemeritnah sesungguhnya tidak berdiri sejajar, tapi berdiri di atas ebagai pelindung pengayom masyarakat yang ditugaskan memberi perlindungan dan menyejahterakan rakyat," kata Refly dilansir dari kanal YouTube-nya, Jumat (13/11/2020).
Refly mengatakan saat ini tidak ada perang tanding yang sedang dihadapi pemerintah melawan pihak oposisi.
Kendati demikian, ia tidak menyalahkan ajakan Habib Rizieq Shihab soal upaya rekonsiliasi itu.
"Tapi yang disampaikan Habib Rizieq tidak keliru sama sekali," ujar Refly.
Refly menjelaskan bahwa sikap Rizieq tak lepas dari faktor mudahnya para kelompok kritis yang dipenjarakan.
"Mudah sekali bagi pemerintah untuk memenjarakan kelompok kritis. Katakan channel ini, tinggal dicari saja mana bagian yang akan terpeleset," Refly mencontohkan.
Hal itulah yang menurut Refly membuat Habib Rizieq khawatir.
Baca Juga: Habib Rizieq Kasih Syarat Rekonsiliasi, Nasdem: Memang Apa Salah Jokowi?
"Sama seperti Habib Rizieq, tinggal dilihat mana kasus dia yang akan dibuka lagi dan akan dilaporkan kembali, meskipun sudah dikenakan SP3," lanjutnya.
"Jadi sangat gampang untuk mencari terkait dengaan UU ITE, menebar kebencian, permusuhan, melakukan penghinaan," tukas Refly.
Refly lanTas menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak perlu menanggapi ajakan rekonsiliasi.
"Saran saya kepada Presiden Jokowi, tidak perlu menanggapi ajakan rekonsiliasi dari Habib Rizieq. Cukup bersikap demokratis, bersikap seharusnya sebagai negara yang demokratis, tidak menggunakan tangan kekuasaan untuk mnumpas kelompok yang beda pendapat," pungkas Refly.
Istana tanggapi dingin ajakan Habib Rizieq
Habib Rizieq Shihab menegaskan siap untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia menawarkan beberapa syarat sebelum rekonsiliasi tersebut digelar.
Berita Terkait
-
Habib Rizieq Kasih Syarat Rekonsiliasi, Nasdem: Memang Apa Salah Jokowi?
-
Bicara Rekonsiliasi Habib Rizieq Minta Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir..
-
Ancam Nikita, Ustaz Maaher: Hei Lonte Oplosan, Jika Tak Minta Maaf 1x24 Jam
-
Ustaz Maaher ke Nikita soal Hina HRS: Jika Tak Minta Maaf, Rumah Dikepung
-
Habib Rizieq Diajak Gabung Masyumi, Fadli Zon Sarankan Ini
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya