Suara.com - Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menyatakan siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Terkait itu, politikus Partai NasDem Achmad Effendy Choirie menilai rekonsiliasi tidak perlu dilakukan. Choirie menyebut antara Jokowi dengan Rizieq tidak memiliki kesalahan apapun yang patut direkonsiliasi.
Ia memandang, kesalahan hanya sebataa klaim Rizieq yang kerap menyalahkan pemerintah.
"Ya memang tidak perlu rekonsiliasi. Memang salahnya Jokowi apa kepada Habib Rizieq?. Rizieq kan karena ulahnya sendiri karena dia selalu menyalahkan pemerintah terus-menerus," kata Choirie kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).
Choirie berujar, dalam pandangannya Rizieq tidak pernah melihat kelebihan pemerintah. Rizieq dianggap hanya melihat hal negatif.
"Nah kok ngajak rekonsiliasi terus gimana?. Jadi jangan diplintir lagi seolah Jokowi mengkriminalisasi ulama. Itu kan kebohongan yang luar biasa kepada publik," kata Choirie.
"Mengkriminalisasi ulama itu pembalikan fakta yang luar biasa. Berarti kebohongan kepada publik yang luar biasa," sambungnya.
Syarat Rekonsiliasi
Sejak kemarin ramai isu rekonsiliasi antara Habib Rizieq dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Walaupun, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sudah menegaskan hubungan pemerintah dengan Rizieq Shihab baik-baik saja.
Baca Juga: Disebut Lonte Gara-Gara Hina Habib Rizieq, Nikita Mirzani Dibela Warganet
Terkait rekonsiliasi ini, Imam Besar Fron Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pun angkat bicara. Ia menegaskan siap rekonsiliasi namun dengan syarat. Syarat utama yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi adalah dengan melakukan dialog.
Menurut Rizieq, jalan perdamaian mustahil bisa terwujud jika dialog tersebut tidak dibangun antara kedua belah pihak.
"Teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin digelar tanpa ruang dialog dibuka. Buka dulu pintu dialognya baru rekonsiliasi," kata Rizieq dikutip dari siaran YouTube Front TV, Kamis (12/11/2020).
Kemudian, Rizieq memberi syarat lagi, sebelum dialog digelar Ia meminta agar Jokowi mengakhiri kriminalisasi ulama, aktivis hingga para buruh dan mahasiswa yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
"Kalau beda pendapat jangan main tangkap, jangan main ditersangkakan. Beda pendapat ayo duduk bersama adu agumentasi, adu alasan, siapa yang kuat," ungkapnya.
Secara terang-terangan, Rizieq juga meminta Jokowi membebaskan para petinggi KAMI yang telah dipenjara.
Berita Terkait
-
Legislator: Polisi Lebih Tahu Kasus Habib Rizieq Dilanjutkan atau Tidak
-
Disebut Lonte Gara-Gara Hina Habib Rizieq, Nikita Mirzani Dibela Warganet
-
Ribuan Simpatisan Sambut Habib Rizieq di Persimpangan Gadog Bogor
-
Nyaris Binasa di Mekkah, Kertas Amalan Doa dari Guru Bikin Rizieq Bangkit
-
Rumah Mau Digeruduk, Nikita Tantang Pendukung Rizieq: Yuk...Gue Open House
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU