Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menyindir pemerintah pusat RI yang sedang berusaha menindak Rizieq Shihab.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, pemerintah pusat justru sibuk bersaing dengan teritorial Petamburan-- kediaman Rizieq Shihab--dibandingkan dengan negara asing seperti China dan AS.
Hal itu disampaikan oleh Fadli melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
Awalnya, Fadli mengomentari cuitan seorang warganet dengan akun @aline_yoana_tan yang menyindir pemerintah pusat bersaing dengan DKI Jakarta.
"Republik Indonesia itu sepatutnya bersaing dengan Rusia, Amerika, Jepang, Korea atau Singapura. Bukan dengan DKI Jakarta," cuitnya seperti dikutip Suara.com, Jumat (20/11/2020).
Cuitan tersebut dibalas oleh Fadli Zon. Ia mempertegas cuitan dari warganet tersebut.
"Alih-alih bersaing dengan China, AS, India atau Rusia, pemerintah pusat Republik Indonesia malah bersaing dengan DKI Jakarta," ucap Fadli.
Bahkan, menurut Fadli Zon kini pemerintah pusat mulai lebih spesifik lagi hendak bersaing dengan Petamburan yang notabene merupakan kediaman Rizieq Shihab.
"Kini lebih spesifik lagi bersaing dengan lingkungan teritorial Petamburan," ungkap Fadli.
Baca Juga: Penuhi Panggilan soal Rizieq, Ridwan Kamil Tenteng Map Merah ke Bareskrim
Imbas Acara Petamburan
Acara Maulid Nabi Muhammad Saw dan pesta pernikahan putri Rizieq Shihab yang digelar di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020) menjadi polemik.
Rizieq mengundang 10 ribu tamu untuk hadir dalam acara tersebut. Bahkan, para tamu undangan tak mematuhi protokol kesehatan, mulai dari tak menjaga jarak hingga tak mengenakan masker.
Juru Bicara FPI Slamet Maarif mengklaim telah difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mensukseskan acara tersebut.
Ia mengklaim mendapatkan dua surat dari Dishub Jakarta Pusat berisi dukungan acara dan satu lagi surat dari Wali Kota Jakarta Pusat berisi arahan protokol kesehatan.
Namun, klaim tersebut belakangan dibantah oleh Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menegaskan surat dari Wali Kota Jakarta Pusat merupakan surat imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, bukan berisi dukungan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
Terkini
-
4 Alasan Hakim Vonis Laras Faizati 6 Bulan Tapi Langsung Bebas
-
Tok! Laras Faizati Divonis 6 Bulan Penjara Kasus Penghasutan, Tapi Hakim Perintahkan Langsung Bebas
-
Tok! Laras Faizati Bebas dari Penjara, Hakim Jatuhkan Pidana Pengawasan 1 Tahun
-
Sekolah Rakyat Diklaim Jadi yang Pertama di Dunia Ukur Bakat Siswa Pakai AI
-
7 Fakta Ketua PBNU Diduga Terima Duit Haram Korupsi Kuota Haji
-
Ancaman Mata Kering SePeLe di Balik Layar Laptop Mengintai Pekerja Remote, INSTO Dry Eyes Solusinya
-
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Diperiksa KPK, Terseret Pusaran Korupsi Bupati Bekasi?
-
KIP Perintahkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi, Diberi Waktu 14 Hari untuk Banding
-
Aplikasi Dapodik 2026.b PAUD Diluncurkan, Operator Wajib Lakukan Instal Ulang
-
Terbongkar, Ini Daftar 9 Informasi Ijazah Jokowi yang Sengaja Ditutupi KPU