Suara.com - Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyesalkan tindakan PSI yang mengajukan kenaikan dana bantuan politik (banpol) untuk partai politik (parpol). Lantaran, menurutnya rencana itu dianggap tak masuk akal.
Menurut Taufik di situasi pandemi Covid-19 ini, anggaran harus dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan penyebaran virus. Sudah banyak pagu anggaran yang sudah dipangkas untuk hal itu.
"PSI yang minta naik kan? Enggak wajar," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
PSI juga sebelumnya menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD 2021 karena dianggap tak pantas di tengah pandemi. Namun, kata Taufik, sekarang PSI malah menunjukan sikap sebaliknya.
"Nah itu, PSI biasanya dia teriak teriak, malah dia minta naik," jelasnya.
Menurut Taufik, dana RKT itu tidak mencakup kenaikan gaji dan tunjangan yang dipermasalahkan. Namun untuk banpol, yang notabene menjadi dana untuk partai, lebih tidak layak lagi untuk dinaikkan.
"Itu lebih nggak wajar lagi," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, beredar di media sosial rekaman suara dari anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang meminta agar dana banpol partai dinaikan. Alasannya, karena perlu ada penambahan anggaran demi bisa membantu operasional partai.
Dalam rekaman itu, William menanyakan kemungkinan untuk menaikan dana banpol tersebut. Sebab, selama ini dana banpol dari DPRD DKI berjumlah Rp 5.000 per suara.
Baca Juga: Kasus Rekaman Suara Dana Banpol, PSI Curiga Ada Kekuatan Politik Lama
Diketahui, dana banpol adalah uang yang bantuan dari APBD untuk partai yang menduduki kursi DPRD. Besaran yang diterima mengikuti jumlah suara pemilih saat Pilkada.
"Apakah mungkin, jika dana Banpol itu dinaikan, pak? Sekarang kita Rp 5.000 per suara mungkin bisa dinaikan lagi per suara. Kita maunya sih, kalau kita (PSI) mengusulkan Rp 7.000 lah gitu. Rp 20.000 ribu atau ceban ( Rp 10.000)," ujar William dalam rekaman itu yang dikutip Suara.com, Kamis (24/12/2020).
William bahkan meminta, agar dana banpol diberikan sebanyak mungkin kepada partai demi operasional. Namun, ia meminta besaran yang realistis mengenai kemungkinan menaikan dana banpol itu.
"Kalau saya sih maunya setinggi-tingginya sehingga kita bisa memenuhi operasional partai. Yang realistis aja pak. Bisa tidak kita naikan lagi di tahun 2021," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!