Suara.com - Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyesalkan tindakan PSI yang mengajukan kenaikan dana bantuan politik (banpol) untuk partai politik (parpol). Lantaran, menurutnya rencana itu dianggap tak masuk akal.
Menurut Taufik di situasi pandemi Covid-19 ini, anggaran harus dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan penyebaran virus. Sudah banyak pagu anggaran yang sudah dipangkas untuk hal itu.
"PSI yang minta naik kan? Enggak wajar," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
PSI juga sebelumnya menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD 2021 karena dianggap tak pantas di tengah pandemi. Namun, kata Taufik, sekarang PSI malah menunjukan sikap sebaliknya.
"Nah itu, PSI biasanya dia teriak teriak, malah dia minta naik," jelasnya.
Menurut Taufik, dana RKT itu tidak mencakup kenaikan gaji dan tunjangan yang dipermasalahkan. Namun untuk banpol, yang notabene menjadi dana untuk partai, lebih tidak layak lagi untuk dinaikkan.
"Itu lebih nggak wajar lagi," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, beredar di media sosial rekaman suara dari anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang meminta agar dana banpol partai dinaikan. Alasannya, karena perlu ada penambahan anggaran demi bisa membantu operasional partai.
Dalam rekaman itu, William menanyakan kemungkinan untuk menaikan dana banpol tersebut. Sebab, selama ini dana banpol dari DPRD DKI berjumlah Rp 5.000 per suara.
Baca Juga: Kasus Rekaman Suara Dana Banpol, PSI Curiga Ada Kekuatan Politik Lama
Diketahui, dana banpol adalah uang yang bantuan dari APBD untuk partai yang menduduki kursi DPRD. Besaran yang diterima mengikuti jumlah suara pemilih saat Pilkada.
"Apakah mungkin, jika dana Banpol itu dinaikan, pak? Sekarang kita Rp 5.000 per suara mungkin bisa dinaikan lagi per suara. Kita maunya sih, kalau kita (PSI) mengusulkan Rp 7.000 lah gitu. Rp 20.000 ribu atau ceban ( Rp 10.000)," ujar William dalam rekaman itu yang dikutip Suara.com, Kamis (24/12/2020).
William bahkan meminta, agar dana banpol diberikan sebanyak mungkin kepada partai demi operasional. Namun, ia meminta besaran yang realistis mengenai kemungkinan menaikan dana banpol itu.
"Kalau saya sih maunya setinggi-tingginya sehingga kita bisa memenuhi operasional partai. Yang realistis aja pak. Bisa tidak kita naikan lagi di tahun 2021," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga