Suara.com - Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyesalkan tindakan PSI yang mengajukan kenaikan dana bantuan politik (banpol) untuk partai politik (parpol). Lantaran, menurutnya rencana itu dianggap tak masuk akal.
Menurut Taufik di situasi pandemi Covid-19 ini, anggaran harus dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan penyebaran virus. Sudah banyak pagu anggaran yang sudah dipangkas untuk hal itu.
"PSI yang minta naik kan? Enggak wajar," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
PSI juga sebelumnya menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD 2021 karena dianggap tak pantas di tengah pandemi. Namun, kata Taufik, sekarang PSI malah menunjukan sikap sebaliknya.
"Nah itu, PSI biasanya dia teriak teriak, malah dia minta naik," jelasnya.
Menurut Taufik, dana RKT itu tidak mencakup kenaikan gaji dan tunjangan yang dipermasalahkan. Namun untuk banpol, yang notabene menjadi dana untuk partai, lebih tidak layak lagi untuk dinaikkan.
"Itu lebih nggak wajar lagi," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, beredar di media sosial rekaman suara dari anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang meminta agar dana banpol partai dinaikan. Alasannya, karena perlu ada penambahan anggaran demi bisa membantu operasional partai.
Dalam rekaman itu, William menanyakan kemungkinan untuk menaikan dana banpol tersebut. Sebab, selama ini dana banpol dari DPRD DKI berjumlah Rp 5.000 per suara.
Baca Juga: Kasus Rekaman Suara Dana Banpol, PSI Curiga Ada Kekuatan Politik Lama
Diketahui, dana banpol adalah uang yang bantuan dari APBD untuk partai yang menduduki kursi DPRD. Besaran yang diterima mengikuti jumlah suara pemilih saat Pilkada.
"Apakah mungkin, jika dana Banpol itu dinaikan, pak? Sekarang kita Rp 5.000 per suara mungkin bisa dinaikan lagi per suara. Kita maunya sih, kalau kita (PSI) mengusulkan Rp 7.000 lah gitu. Rp 20.000 ribu atau ceban ( Rp 10.000)," ujar William dalam rekaman itu yang dikutip Suara.com, Kamis (24/12/2020).
William bahkan meminta, agar dana banpol diberikan sebanyak mungkin kepada partai demi operasional. Namun, ia meminta besaran yang realistis mengenai kemungkinan menaikan dana banpol itu.
"Kalau saya sih maunya setinggi-tingginya sehingga kita bisa memenuhi operasional partai. Yang realistis aja pak. Bisa tidak kita naikan lagi di tahun 2021," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan