Suara.com - Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyesalkan tindakan PSI yang mengajukan kenaikan dana bantuan politik (banpol) untuk partai politik (parpol). Lantaran, menurutnya rencana itu dianggap tak masuk akal.
Menurut Taufik di situasi pandemi Covid-19 ini, anggaran harus dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan penyebaran virus. Sudah banyak pagu anggaran yang sudah dipangkas untuk hal itu.
"PSI yang minta naik kan? Enggak wajar," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
PSI juga sebelumnya menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD 2021 karena dianggap tak pantas di tengah pandemi. Namun, kata Taufik, sekarang PSI malah menunjukan sikap sebaliknya.
"Nah itu, PSI biasanya dia teriak teriak, malah dia minta naik," jelasnya.
Menurut Taufik, dana RKT itu tidak mencakup kenaikan gaji dan tunjangan yang dipermasalahkan. Namun untuk banpol, yang notabene menjadi dana untuk partai, lebih tidak layak lagi untuk dinaikkan.
"Itu lebih nggak wajar lagi," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, beredar di media sosial rekaman suara dari anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang meminta agar dana banpol partai dinaikan. Alasannya, karena perlu ada penambahan anggaran demi bisa membantu operasional partai.
Dalam rekaman itu, William menanyakan kemungkinan untuk menaikan dana banpol tersebut. Sebab, selama ini dana banpol dari DPRD DKI berjumlah Rp 5.000 per suara.
Baca Juga: Kasus Rekaman Suara Dana Banpol, PSI Curiga Ada Kekuatan Politik Lama
Diketahui, dana banpol adalah uang yang bantuan dari APBD untuk partai yang menduduki kursi DPRD. Besaran yang diterima mengikuti jumlah suara pemilih saat Pilkada.
"Apakah mungkin, jika dana Banpol itu dinaikan, pak? Sekarang kita Rp 5.000 per suara mungkin bisa dinaikan lagi per suara. Kita maunya sih, kalau kita (PSI) mengusulkan Rp 7.000 lah gitu. Rp 20.000 ribu atau ceban ( Rp 10.000)," ujar William dalam rekaman itu yang dikutip Suara.com, Kamis (24/12/2020).
William bahkan meminta, agar dana banpol diberikan sebanyak mungkin kepada partai demi operasional. Namun, ia meminta besaran yang realistis mengenai kemungkinan menaikan dana banpol itu.
"Kalau saya sih maunya setinggi-tingginya sehingga kita bisa memenuhi operasional partai. Yang realistis aja pak. Bisa tidak kita naikan lagi di tahun 2021," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar
-
Gerak Cepat TNI Pasca-Gempa Sulut: Ratusan Prajurit Evakuasi Korban hingga Sisir Dampak Tsunami
-
WFH Bukan Long Weekend! Pemerintah Pakai Teknologi Pantau Lokasi ASN