Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti wacana pemberian sertifikat digital bebas bepergian tanpa tes swap PCR kepada warga yang sudah disuntik vaksin.
Anggota DPR RI dari Yogyakarta itu meminta Presiden Joko Widodo tegas menertibkan setiap menteri yang mengeluarkan pernyataan kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 tersebut.
"Itu jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi. Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statement yang kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi," kata Sukamta melalui pesan singkat dilansir dari Antara, Sabtu (16/1/2021).
Menurut Sukamta, masyarakat jadi bingung dengan informasi simpang siur tersebut, hingga dikhawatirkan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
"Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan," ujarnya.
Sukamta juga prihatin angka lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 setiap hari di tengah program vaksinasi yang baru saja berjalan.
Ia mengatakan pasien positif baru saja pecah rekor pada Kamis (14/1) dengan penambahan kasus 11.557 orang, tapi sehari setelahnya pada Jumat (15/1) kembali pecah rekor dengan jumlah 12.818 orang.
Dengan lonjakan kasus setiap harinya seperti itu, Sukamta khawatir fasilitas dan tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas di sejumlah rumah sakit tidak siap menghadapi kondisi tersebut jika pemerintah tidak segera menangani persoalan dengan cermat.
"Kalau rumah sakit sudah overload, banyak pasien yang terkatung-katung. Kemarin (15/1) ada 23 pasien yang masuk daftar tunggu di Yogyakarta. Secara akumulatif ada 12 orang wafat selama menunggu rujukan, karena kondisi overload kamar. Kondisi yang berat itu pasti juga terjadi di banyak daerah yang lain," kata Sukamta.
Baca Juga: Wacana Pergi Tanpa Tes Swab usai Divaksin, DPR: Bisa Membahayakan
Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta pemerintah lebih konsisten dalam kebijakan penanganan pandemi. Karena konsistensi kebijakan itu, menurut Sukamta, sangat terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Trump Kritik Paus Leo XIV hingga Lecehkan Yesus, Presiden Iran: Gak Bisa Dimaafkan!
-
China Bantah Pasok Senjata untuk Iran, Fitnah Tak Berdasar
-
China Bantah Tuduhan Suplai Senjata ke Iran: Laporan Itu Dibuat-Buat!
-
Kerugian Iran Tembus Rp4.300 Triliun, Garda Revolusi Siapkan Serangan Balasan ke AS-Israel
-
Sekjen PBB: Sudah Saatnya Israel dan Lebanon Bekerja Sama