- Kapolri meminta pengusaha melaporkan praktik pungli dan premanisme.
- Polri berkomitmen menindaklanjuti laporan tersebut untuk menjamin keamanan investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun.
- Dunia usaha juga diminta menaati regulasi dan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan melalui musyawarah.
Suara.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta pengusaha dan pemilik usaha tak ragu melaporkan aksi premanisme hingga pungutan liar (pungli) yang mengganggu kegiatan usaha.
Hal itu disampaikan Sigit saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat.
Ia memastikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti agar praktik semacam itu tidak menghambat investasi di Indonesia.
"Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia," katanya.
Sigit menegaskan stabilitas keamanan menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha.
Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terjaga dinilai dapat memberikan rasa aman bagi pekerja, menjaga kelancaran operasional perusahaan, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
Menurut Sigit, Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena ditopang kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.
Potensi itu tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I 2026.
Karena itu, Sigit memastikan Polri akan terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan industri dapat berlangsung aman dan berkelanjutan.
"Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan," ucapnya.
Di sisi lain, Sigit mengingatkan dunia usaha juga memiliki tanggung jawab menjaga iklim investasi tetap kondusif. Perusahaan diminta menaati regulasi, memenuhi hak-hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.
Menurut Sigit, pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan. Perusahaan membutuhkan dukungan pekerja untuk menjaga produksi, sementara pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan terus berkembang sebagai sumber penghidupan.
Karena itu, Sigit mendorong setiap persoalan ketenagakerjaan diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah agar hubungan industrial tetap berjalan harmonis. (Antara)