Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang telah berjalan tidak efektif dalam menurunkan penularan Covid-19.
Menanggapi hal itu, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menyebut kalau PPKM tidak akan pernah efektif diterapkan dalam kondisi penularan Covid-19 sekarang ini. Dicky menjelaskan bahwa PPKM itu sebenarnya sudah tidak efektif karena bentuknya seperti PSBB yang telah dimodifikasi dengan lebih longgar.
"Yang sudah kita lihat kasus-kasus di Indonesia tidak efektif, walaupun ada tapi tidak signifikan," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Senin (1/2/2021).
Kemudian Dicky menerangkan bahwa penerapan PPKM ataupun PSBB itu dilakukan sebagai strategi tambahan yang sifatnya menunjang pelaksanaan tracing, testing dan treatment atau 3T. Akan tetapi dikarenakan 3T yang dijalankan selama ini belum optimal, maka kelangsungan PPKM pun tak akan berhasil.
Menurutnya, pemerintah bisa melakukan PPKM pada pertengahan 2020 di mana angka kasus Covid-19nya belum setinggi saat ini.
"Upayanya udah enggak bisa untuk situasi ini. Kita PSBB sesuai regulasi," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengevaluasi soal penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu.
Dia menyebut belum ada perbaikan dari segi penularan Covid-19 serta ekonomi di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor pada Jumat (29/1) lalu.
Rapat tersebut dihadiri Menko Maritim dan Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Seskab Pramono Anung.
Baca Juga: Jokowi Sebut PPKM Tidak Efektif, Epidemiolog: Terapkan PSBB Sesuai Regulasi
Menurut Jokowi, tidak masalah jika perekonomian melorot karena PPKM, asalkan penularan Covid-19 ikut berkurang. Namun, yang terjadi sekarang malah sebaliknya.
"Ada PPKM ekonomi turun, sebetulnya gak apa-apa asal Covid-nya juga turun, tapi ini tidak," ujar Jokowi dalam rapat yang dipublikasikan melalui akun YouTube sekretariat Presiden, Minggu (31/1).
Karena itu, ia berpesan kepada jajarannya yang hadir untuk bisa membuat kebijakan dan penerapan yang terbaik bagi perekonomian dan usaha pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia. Cara ini, kata Jokowi, harus dipikirkan dengan matang.
"Tolong ini benar-benar dikalkulasi, betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula, ya memang formula standar itu gak ada, negara lain gak ada," jelasnya.
Beriringan dengan kebijakan yang sesuai, Jokowi minta mulai bulan Februari kegiatan vaksinasi digencarkan. Dengan demikian, Indonesia akan bisa mengendalikan pandemi dengan baik ke depannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!