Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang telah berjalan tidak efektif dalam menurunkan penularan Covid-19.
Menanggapi hal itu, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menyebut kalau PPKM tidak akan pernah efektif diterapkan dalam kondisi penularan Covid-19 sekarang ini. Dicky menjelaskan bahwa PPKM itu sebenarnya sudah tidak efektif karena bentuknya seperti PSBB yang telah dimodifikasi dengan lebih longgar.
"Yang sudah kita lihat kasus-kasus di Indonesia tidak efektif, walaupun ada tapi tidak signifikan," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Senin (1/2/2021).
Kemudian Dicky menerangkan bahwa penerapan PPKM ataupun PSBB itu dilakukan sebagai strategi tambahan yang sifatnya menunjang pelaksanaan tracing, testing dan treatment atau 3T. Akan tetapi dikarenakan 3T yang dijalankan selama ini belum optimal, maka kelangsungan PPKM pun tak akan berhasil.
Menurutnya, pemerintah bisa melakukan PPKM pada pertengahan 2020 di mana angka kasus Covid-19nya belum setinggi saat ini.
"Upayanya udah enggak bisa untuk situasi ini. Kita PSBB sesuai regulasi," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengevaluasi soal penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu.
Dia menyebut belum ada perbaikan dari segi penularan Covid-19 serta ekonomi di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor pada Jumat (29/1) lalu.
Rapat tersebut dihadiri Menko Maritim dan Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Seskab Pramono Anung.
Baca Juga: Jokowi Sebut PPKM Tidak Efektif, Epidemiolog: Terapkan PSBB Sesuai Regulasi
Menurut Jokowi, tidak masalah jika perekonomian melorot karena PPKM, asalkan penularan Covid-19 ikut berkurang. Namun, yang terjadi sekarang malah sebaliknya.
"Ada PPKM ekonomi turun, sebetulnya gak apa-apa asal Covid-nya juga turun, tapi ini tidak," ujar Jokowi dalam rapat yang dipublikasikan melalui akun YouTube sekretariat Presiden, Minggu (31/1).
Karena itu, ia berpesan kepada jajarannya yang hadir untuk bisa membuat kebijakan dan penerapan yang terbaik bagi perekonomian dan usaha pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia. Cara ini, kata Jokowi, harus dipikirkan dengan matang.
"Tolong ini benar-benar dikalkulasi, betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula, ya memang formula standar itu gak ada, negara lain gak ada," jelasnya.
Beriringan dengan kebijakan yang sesuai, Jokowi minta mulai bulan Februari kegiatan vaksinasi digencarkan. Dengan demikian, Indonesia akan bisa mengendalikan pandemi dengan baik ke depannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini