DPR Minta Pemerintah Jangan Setengah-setengah Berantas KKB di Papua

Suara.com - DPR RI meminta pada pemerintah untuk melakukan pendekatan keamanan yang tegas dan terukur dalam menumpas habis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan pihaknya sudah memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

"Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB," kata Sukamta di Jakarta, Senin (26/4/2021).

Hal itu dikatakannya terkait aksi KKB Organisasi Papua Merdeka yang menyebabkan jatuh korban jiwa dan bangunan rumah serta sekolah dibakar.

Peristiwa teranyar adalah Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya gugur setelah terlibat kontak tembak dengan KKB.

Selanjutnya Sukamta merekomendasikan pendekatan komprehensif dan tepat sasaran harus diambil pemerintah karena dalam menyelesaikan konflik Papua belum menyentuh akar masalah.

Menurutnya akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi, rasialisme, pembangunan di wilayah itu yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM dan status serta sejarah politik Papua.

"Pemerintah harus segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur," ujarnya.

Langkah itu menurut dia perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif sehingga rakyat Papua merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.

Baca Juga: Kabinda Papua Gugur Ditembak, DPR Minta TNI dan Polri Identifikasi Masalah

Politisi PKS itu menilai saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan pemberian dana triliuanan rupiah yang tidak tepat sasaran dan tidak berdampak signifikan namun persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.

"Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI, sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga menilai Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang sudah berjalan hampir 20 tahun namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

Di sisi lain menurut dia, konflik Papua semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil timbul akibat konflik yang berkepanjangan.

Karena itu dia merekomendasikan dua poin yang perlu diambil pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. (Antara)