Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah melayangkan surat panggilan untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk Firli Bahuri sebagai ketua untuk diklarifikasi soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai gagal jadi ASN dan terancam dipecat.
Rencananya, pimpinan KPK yang dipanggil akan diperiksa atau dimintai keterangannya pada Selasa (8/6/2021) esok.
"Sudah (kirimkan surat panggilan ke Pimpinan KPK), kita harapkan besok sih. Undangan kita kepada pimpinan KPK itu besok. Iya dijadwalkan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Senin (7/6/2021).
Kendati begitu, Damanik mengaku, pihaknya belum mendapat konfirmasi pimpinan KPK termasuk Firli bakal hadiri panggilan atau tidak. Namun, ia berharap pimpinan KPK bisa hadir ke Komnas HAM.
"Harapan kita sih datang lah. Kenapa, karena ini semua dari jajaran pegawai yang tidak lolos bahkan yang lolos sudah memberikan keterangan. Supaya seimbang pimpinan KPK harus memberikan keterangan sebaliknya, versi mereka itu seperti apa," ungkapnya.
Selain KPK, Damanik mengatakan, pihaknya juga bakal memanggil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kisruh TWK KPK tersebut. Rencananya pucuk pimpinan BKN itu akan diperiksa pada Rabu (9/6).
"Kita juga mengundang kepala BKN untuk hari Rabu. Nanti menyusul yang lain-lain," tandasnya.
Diharapkan Datang
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap para pimpinan KPK dan pihak-pihak terkait dapat hadir memenuhi panggilan.
Baca Juga: Polemik TWK dan Upaya Pelemahan KPK
"Kami benar-benar berharap bahwa semua pihak yang kami panggil itu bersedia datang dan bekerja sama dengan baik," kata Anam kepada wartawan, Minggu (6/6/2021).
Anam menilai, kehadiran pimpinan KPK untuk memenuhi panggilan klarifikasi sangat penting untuk menjernihkan polemik terkait TWK. Pemanggilan juga dilakukan untuk mendalami ada atau tidaknya unsur pelanggaran HAM.
"Salah satu yang penting dalam konteksnya Komnas HAM itu adalah membuat terangnya peristiwa. Sehingga kita tidak ikut-ikutan salah sangka," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi