Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah melayangkan surat panggilan untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk Firli Bahuri sebagai ketua untuk diklarifikasi soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai gagal jadi ASN dan terancam dipecat.
Rencananya, pimpinan KPK yang dipanggil akan diperiksa atau dimintai keterangannya pada Selasa (8/6/2021) esok.
"Sudah (kirimkan surat panggilan ke Pimpinan KPK), kita harapkan besok sih. Undangan kita kepada pimpinan KPK itu besok. Iya dijadwalkan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Senin (7/6/2021).
Kendati begitu, Damanik mengaku, pihaknya belum mendapat konfirmasi pimpinan KPK termasuk Firli bakal hadiri panggilan atau tidak. Namun, ia berharap pimpinan KPK bisa hadir ke Komnas HAM.
"Harapan kita sih datang lah. Kenapa, karena ini semua dari jajaran pegawai yang tidak lolos bahkan yang lolos sudah memberikan keterangan. Supaya seimbang pimpinan KPK harus memberikan keterangan sebaliknya, versi mereka itu seperti apa," ungkapnya.
Selain KPK, Damanik mengatakan, pihaknya juga bakal memanggil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kisruh TWK KPK tersebut. Rencananya pucuk pimpinan BKN itu akan diperiksa pada Rabu (9/6).
"Kita juga mengundang kepala BKN untuk hari Rabu. Nanti menyusul yang lain-lain," tandasnya.
Diharapkan Datang
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap para pimpinan KPK dan pihak-pihak terkait dapat hadir memenuhi panggilan.
Baca Juga: Polemik TWK dan Upaya Pelemahan KPK
"Kami benar-benar berharap bahwa semua pihak yang kami panggil itu bersedia datang dan bekerja sama dengan baik," kata Anam kepada wartawan, Minggu (6/6/2021).
Anam menilai, kehadiran pimpinan KPK untuk memenuhi panggilan klarifikasi sangat penting untuk menjernihkan polemik terkait TWK. Pemanggilan juga dilakukan untuk mendalami ada atau tidaknya unsur pelanggaran HAM.
"Salah satu yang penting dalam konteksnya Komnas HAM itu adalah membuat terangnya peristiwa. Sehingga kita tidak ikut-ikutan salah sangka," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
AMLI Soroti Dampak Ranperda KTR: Usaha Reklame Tertekan, Tenaga Kerja Terancam
-
Dasco Persilakan Tito Lanjut Pimpin Pemulihan Aceh: DPR Fokus Anggaran dan Mengawasi
-
Dasco Pimpin Rapat di Aceh: Minta Pendataan Rumah Rusak Dikebut Sepekan
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK