Suara.com - Seorang warga Depok, Jawa Barat, mengadukan adanya dugaan pemotongan dana bantuan sosial tunai (Bansos) sebesar Rp 50 ribu dari Rp 600 ribu yang seharusnya ia terima.
Aduan itu viral di media sosial salah satunya diunggah oleh akun instagram @depok24jam.
"Min, kemaren saya anter istri ambil bansos sebesar Rp600 ribu. Tapi dipotong Rp50 ribu oleh mereka dengan alasan bensin ambulan. Semua orang yang ambil bansos di sana langsung dipotong Rp50 ribu," demikian bunyi laporan warga yang seperti dikutip oles Suara.com, Rabu (28/7/2021).
Pemotongan tidak hanya dilakukan kepada pengadu, namun semua warga yang mendapatkan bansos. Kasus itu terjadi di lingkungan RT 6, RW 5, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok.
Sementara itu, Ketua RW 5, Kuseri, buka suara terkait viralnya aduan warga Depok itu. Dia membenarkan ada potongan bansos sebesar Rp50 ribu. Namun, ia mengklaim pemotongan itu adalah kesepakatan bersama dengan Ketua RT, RW, dan pengurus Posko Siaga.
Uang tersebut digunakan untuk perbaikan kendaraan ambulans yang operasionalnya cukup padat dan kendaraan tersebut mengalami kerusakan turun mesin.
"Itu bukan pemotongan, ambulans perlu diperbaiki perlu biaya cukup banyak, maka kita sepakat untuk momen yang tepat ini diperbaiki," ujar Kuseri.
Kuseri mengungkapkan, selain perbaikan kendaraan ambulans, uang tersebut digunakan untuk program kain kafan gratis di RW 5.
Menurutnya, beberapa warga tidak mengetahui pengadaan kain kafan yang diberikan kepada warga yang diberikan secara gratis.
Baca Juga: Evaluasi PPKM: Kasus Covid-19 Menurun, Kecuali Bali, Jateng, dan Jogja
"Kita tidak memotong untuk bansos, kita mohon bantuan donasi perbaikan mobil ambulans dan kain kafan," tegasnya.
Mobil ambulans yang dimiliki RW5 merupakan kendaraan donasi dari warga. Penggunaanya untuk warga tanpa dikenakan biaya begitupun dengan kain kafan yang diberikan kepada warga yang terkena musibah.
"Jadi saya bertanggung jawab penuh untuk laporan itu," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Usman Haliyana mengatakan, tidak ada pemotongan dari penyaluran bansos maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).
Dinas Sosial tidak ingin ada yang memanfaatkan program bantuan tersebut dengan sejumlah modus potongan kepada warga yang menerima bantuan.
"Pemerintah tidak ada pemotongan apa pun jadi kalau ada pemotongan jangan dikasih," tegasnya.
Berita Terkait
-
Evaluasi PPKM: Kasus Covid-19 Menurun, Kecuali Bali, Jateng, dan Jogja
-
Pemerintah Ganti Istilah dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Rizal Ramli: Mencal-mencle
-
Viral Layani Pasien COVID-19, Pedagang Bakso di Pesing Diamankan, Dites Swab PCR
-
Viral! Influencer Dapat Vaksin Covid-19 Booster untuk Nakes di Gedung DPRD DKI?
-
Puan Maharani: Kasus Covid-19 Luar Jawa-Bali Naik, Vaksinasi Jangan Terhenti
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!