Suara.com - Para pejabat menjadi sorotan publik lantaran mengaku sudah mendapatkan suntikan vaksin ketiga atau booster. Alih-alih memberikan kepada pejabat, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menilai seharusnya pemerintah memprioritaskan tenaga kesehatan dan masyarakat rentan dalam penyaluran vaksin.
“Program vaksinasi COVID-19 harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Dengan persediaan vaksin yang masih terbatas, pemerintah seharusnya memprioritaskan tenaga medis dan kelompok-kelompok masyarakat paling rentan terpapar termasuk lansia, masyarakat miskin, penyandang difabel, hingga mereka yang berada di tahanan, bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa," kata Wirya dalam keterangan persnya, Rabu (25/8/2021).
Wirya lantas menerangkan kalau menurut data Kementerian Kesehatan, baru 33,39 persen dari tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin booster per 25 Agustus. Sementara itu, lansia yang menerima vaksin kedua baru mencapai 16,93 persen dan masyarakat rentan serta umum baru 5,72 persen.
Melihat data tersebut membuat Wirya beranggapan kalau pemberian vaksin ketiga kepada pejabat dalam situasi itu tidak dapat dibenarkan.
"Mencerminkan ketidakpedulian pihak berkuasa atas kebutuhan publik," ujarnya.
Lebih lanjut, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk tidak memberikan vaksin berlandaskan jabatan. Pemerintah diminta untuk tetap memprioritaskan tenaga kesehatan serta mereka yang rentan tertular Covid-19.
"Kami mendesak pemerintah untuk memastikan vaksinasi tidak diberikan berdasarkan jabatan atau kekuasaan, melainkan diprioritaskan untuk mereka yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar COVID-19, termasuk tenaga kesehatan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara akuntabel dan transparan.”
Sebelumnya, sebuah video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tentang vaksin dosis ketiga viral dan mendadak jadi sorotan publik.
Momen tersebut terekam saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menhan Prabowo, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Kaltim, dan Wali Kota Samarinda meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (24/8).
Baca Juga: Tepergok Tusuk Suntik Vaksin Kosong, Nakes Dipelototi lalu Minta Maaf: Sori ya, Kesalahan
Video itu sebelumnya sempat diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, namun kini telah dihapus.
Dalam obrolan tersebut terdengar bahwa sejumlah pejabat telah menerima suntikan vaksin dosis ketiga atau booster vaksin.
Dalam video tersebut, Wali Kota Andi mengatakan sudah mendapat dua suntikan vaksin dan berencana mendapat Vaksin Nusantara.
Presiden Jokowi menanggapi hal tersebut dengan sedikit bercanda, ia menyebut Wali Kota Andi tampak segar.
"Oh, pantes segar benar. Mendahului kita ini Pak Wali Kota," kata Jokowi sambil tertawa ringan.
Presiden Jokowi kemudian bertanya apakah Wali Kota Andi sudah mendapat Vaksin Nusantara sebagai dosis ketiga. Andi lantas mengatakan ia sedang menunggu vaksin tersebut.
Berita Terkait
-
Tepergok Tusuk Suntik Vaksin Kosong, Nakes Dipelototi lalu Minta Maaf: Sori ya, Kesalahan
-
Yeay, 34 Persen Nakes Indonesia Sudah Vaksin Booster, Kemenkes: Progres yang Cepat
-
Pejabat Pusat hingga Daerah Terima Vaksin Ketiga, LaporCovid-19: Patut Dicurigai
-
Pejabat Mengaku Sudah Divaksin Ketiga, LaporCovid19: Rakus Tidak Punya Empati
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
Terkini
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital
-
Diduga Disambar Petir, Lantai 5 Tzu Chi School PIK Terbakar: Kerugian Ditaksir Rp200 Juta
-
Gus Ipul Berkelakar soal Khofifah: Tiga Kali Pilgub Lawannya Sama, Bergantian Jadi Mensos
-
Waspada Banjir di Puncak Musim Hujan, Ini 5 Hal Penting yang Wajib Disiapkan
-
Rismon Siap Buka-bukaan di Sidang KIP Besok: Sebut Ijazah Gibran Tak Penuhi Dua Syarat Krusial
-
Tepis Isu Perpecahan Kabinet, Prabowo: Jangan Percaya Analisis Orang Sok Pintar di Medsos!