Suara.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno berharap Megawati Soekarnoputri dapat membuat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setelah resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Sebagai mitra, Komisi VII berharap BRIN dapat lebih berkembang di bawah arahan Dewan Pengarah.
"Kami berharap bahwa Dewan Pengarah dapat memberikan masukan memberikan bimbingan dan arahan yang produktif kepada BRIN, agar BRIN dapat mengembangkan dan mempercepat proses riset dan inovasi nasional ke depannya," kata Eddy kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).
Eddy memandang keberadaan BRIN memang sangat diperlukan. Ia berujar bagaimanapun juga sebuah bangsa tidak akan bisa melakukan lompatan besar jika tidak didukung dengan adanya riset dan inovasi.
"Dan kita sudah bertekad untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia ke depannya dan itu menurut saya bisa dilakukan melalui dukungan riset dan inovasi," kata Eddy.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden nomor 45 tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggoataan Dewan Pengarah BRIN.
Mereka yang dilantik yakni Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Adapun Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.
Baca Juga: Resmi! Jokowi Lantik Dewan Pengarah BRIN, Megawati Jadi Ketua
Selanjutnya, Sekretaris Dewan Pengarah BRIN yakni Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto.
Kemudian anggota Dewan Pengarah BRIN yakni Guru Besar FE Universitas Indonesia Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisoro dan Tri Mumpuni.
Sebelum melantik keanggotaan Dewan Pengarah BRIN, Jokowi terlebih dahulu menanyakan kesediaaan Dewan Pengarah BRIN untuk diambil sumpah jabatan.
"Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya," tanya Jokowi.
"Bersedia," jawab seluruh keanggoataan Dewan Pengarah BRIN.
"Saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UU Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Jokowi saat melantik yang diikuti dengan sumpah Dewan Pengarah BRIN.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar