Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah telah terjadi deadlock soal belum ditetapkannya jadwal penyelenggaran Pemilu 2024. KPU menyebut perlu kajian mendalam agar nantinya tidak ada kesalahan dalam penyelenggaraannya.
"Saya kira itu bukan deadlock. Masih ada waktu untuk berkoordinasi dan menindaklanjutinya," kata Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka kepada wartawan, Jumat (12/10/2021).
Dewa mengatakan, jadwal dan tahapan Pemilu merupakan hal yang sangat penting. Sehingga, kata dia, perlu kajian yang mendalam agar meminimalisir kesalahan di kemudian hari.
"Memerlukan kajian yang mendalam agar tidak salah. Masukan-masukan para stakeholder juga menjadi sangat penting," katanya.
Lebih lanjut, KPU sendiri menurutnya perinsipnya tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan terkait tahapan, aspek tata kelola penyelenggaraan, serta pertimbangan kompleksitas dan kesinambungan.
"Namun demikian masukan-masukan dari pihak-pihak terkait juga tetap menjadi atensi KPU," tuturnya.
Terakhir, Dewa berharap segera ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara semua pihak. Hal itu dilakukan agar ada titik temu terkait jadwal penyelenggaran pemilu.
"Diharapkan akan ada titik temu dan solusi terbaik dlm rangka memastikan keputusan yang diambil akan dapat dilaksanakan secara efektif," tandasnya.
Berpotensi Molor
Baca Juga: Dukungan Makin Deras, Giliran Warga Kota Tegal Dukung Ganjar Pranowo Maju Capres 2024
Sebelumnya, penetapan jadwal Pemilu 2024 berpotensi molor. Ini dikarenakan hingga sejauh ini pemerintah dan KPU tidak mencapai kata sepakat soal tanggal Pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menambahkan bahwa penetapan jadwal pencoblosan juga berpotensi molor, jika sampai masa sidang ini, baik pemerintah dan KPU belum satu suara terkait tanggal Pemilu.
"Kalau kita enggak bisa tetapkan sekarang, di masa sidang ini, pasti akan molor. Karena kan gini, DPR sudah reses lagi, ketika masuk Januari," kata Saan di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (2/11/2021).
Belum lagi kepengurusan KPU yang akan berakhir pada Februari 2022 dan segera digantikan oleh komisioner baru.
"Itu masa KPU lama kan habis di Februari, kita sudah mau akan seleksi KPU baru di Januari-Februari. Makanya kita juga ingin KPU yang mendatang tidak terbebani urusan-urusan teknis menyangkut soal ini," ujar Saan.
Walau berpotensi mundur, Saan menegaskan tidak ada dampak jika penetapan tanggal pencoblosan molor.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Presiden Prabowo Panggil Dasco Mendadak Tadi Pagi, Bahas Apa?
-
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Lakukan Sinkronisasi Program, Agar Tak Boros Anggaran
-
Soal Usulan Anggota DPR RI Non-Aktif Dipecat, Koordinator MPP Buka Suara
-
BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025
-
Prabowo Ungkap Kartel Narkoba Kini Pakai Kapal Selam, Minta Polisi Jadi 'Mata dan Telinga Rakyat'
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat