Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah telah terjadi deadlock soal belum ditetapkannya jadwal penyelenggaran Pemilu 2024. KPU menyebut perlu kajian mendalam agar nantinya tidak ada kesalahan dalam penyelenggaraannya.
"Saya kira itu bukan deadlock. Masih ada waktu untuk berkoordinasi dan menindaklanjutinya," kata Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka kepada wartawan, Jumat (12/10/2021).
Dewa mengatakan, jadwal dan tahapan Pemilu merupakan hal yang sangat penting. Sehingga, kata dia, perlu kajian yang mendalam agar meminimalisir kesalahan di kemudian hari.
"Memerlukan kajian yang mendalam agar tidak salah. Masukan-masukan para stakeholder juga menjadi sangat penting," katanya.
Lebih lanjut, KPU sendiri menurutnya perinsipnya tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan terkait tahapan, aspek tata kelola penyelenggaraan, serta pertimbangan kompleksitas dan kesinambungan.
"Namun demikian masukan-masukan dari pihak-pihak terkait juga tetap menjadi atensi KPU," tuturnya.
Terakhir, Dewa berharap segera ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara semua pihak. Hal itu dilakukan agar ada titik temu terkait jadwal penyelenggaran pemilu.
"Diharapkan akan ada titik temu dan solusi terbaik dlm rangka memastikan keputusan yang diambil akan dapat dilaksanakan secara efektif," tandasnya.
Berpotensi Molor
Baca Juga: Dukungan Makin Deras, Giliran Warga Kota Tegal Dukung Ganjar Pranowo Maju Capres 2024
Sebelumnya, penetapan jadwal Pemilu 2024 berpotensi molor. Ini dikarenakan hingga sejauh ini pemerintah dan KPU tidak mencapai kata sepakat soal tanggal Pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menambahkan bahwa penetapan jadwal pencoblosan juga berpotensi molor, jika sampai masa sidang ini, baik pemerintah dan KPU belum satu suara terkait tanggal Pemilu.
"Kalau kita enggak bisa tetapkan sekarang, di masa sidang ini, pasti akan molor. Karena kan gini, DPR sudah reses lagi, ketika masuk Januari," kata Saan di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (2/11/2021).
Belum lagi kepengurusan KPU yang akan berakhir pada Februari 2022 dan segera digantikan oleh komisioner baru.
"Itu masa KPU lama kan habis di Februari, kita sudah mau akan seleksi KPU baru di Januari-Februari. Makanya kita juga ingin KPU yang mendatang tidak terbebani urusan-urusan teknis menyangkut soal ini," ujar Saan.
Walau berpotensi mundur, Saan menegaskan tidak ada dampak jika penetapan tanggal pencoblosan molor.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!