Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi tak terima Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bakal menentukan lintasan Formula E. Menurutnya tidak seharusnya nama Presiden dikaitkan dengan ajang balap mobil listrik di Ibu Kota.
Prasetio mengatakan upaya mendompleng nama Presiden tidak dapat dibenarkan. Apalagi saat ini pelaksanaan Formula E di Jakarta telah menjadi kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).
Prasetio menekankan bahwa dirinya tetap mendukung KPK melakukan penyelidikan penyelenggaraan Formula E 2022 di Jakarta. Ia meyakini KPK pasti sudah memiliki bukti permulaan yang kuat sehingga laporan terkait Formula E diproses.
"Karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus objektif lah dalam persoalan ini," ungkapnya.
Upaya lembaga penegak hukum, dikatakan Prasetio, telah sejalan dengan maksud dari usulan hak interpelasi yang diajukan oleh 33 anggota DPRD DKI Jakarta.
"Dengan proses penyelidikan yang masih terus didalami KPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan menjadi penentu lokasi sirkuit ajang balap mobil listrik Formula E pada Juni 2022 mendatang. Sejauh ini terdapat lima opsi lintasan yang masih dalam pembahasan.
Co-Founder Formula E Operation (FEO) Alberto Longo mengatakan penentuan sirkuit Formula E bukan perkara mudah. Pihaknya masih harus melakukan studi kelayakan atau feasibility study dari lima lokasi itu.
Baca Juga: Jokowi Sebut Indonesia Harus Secepatnya Keluar Dari Jebakan Ekspor Bahan Mentah
"Belum ditentukan sirkuitnya di mana, karena ini bukan hal mudah. Banyak pilihan bagus, ada lima lokasi berbeda," ujar Alberto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/11/2021).
Alberto menjelaskan, penentuan sirkuit akan dilakukan paling lambat 25 Desember 2021 sebelum Natal. Nantinya pihaknya akan memberikan hasil studi kelayakan kepada Jokowi untuk ditentukan.
"Sebelum Natal sudah diumumkan. Kami akan mengajukan proposal ke Presiden Indonesia, beliau lah yang akan mengambil keputusan," katanya.
Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo membocorkan lima opsi lintasannya. Di antaranya adalah kawasan Jalan Sudirman, Jakarta International Stadium (JIS), JIExpo Kemayoran, Ancol, dan Pantai Indah Kapuk.
"PIK, Sudirman, JIS, JieXpo, Ancol, ini yang akan kami suggest ke Presiden untuk memilih. Alberto bakal buat study soal plus minus jalur-jalur tersebut," pungkas Bambang.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Sebut Kapal China Mundur Saat Jokowi ke Natuna, Susi: Bapak Pulang Mereka Balik
-
Jokowi Sebut Indonesia Harus Secepatnya Keluar Dari Jebakan Ekspor Bahan Mentah
-
Ramai Istri Oknum Aparat Pakai Mobil Dinas, Foto Iriana Jokowi Tanpa Pengawalan Viral Lagi
-
Imanu Desak Jokowi Copot Menag Yaqut: Ini Sudah Jadi Bukti Kuat untuk Direshuffle
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK