Suara.com - Mantan anggota DPR dari fraksi PAN periode 2004-2009 Abdillah Toha menyampaikan kritik pedas terhadap MPR yang baru-baru ini meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dipecat.
Hal itu diketahui disampaikan MPR lantaran anggarannya dipangkas oleh sang Menteri Keuangan.
Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Abdillah Toha lantas menuliskan pandangannya mengenai sikap MPR. Ia menyebut bahwa lembaga tersebut benar-benar tak tahu malu.
"Wah benar-benar sudah tidak punya malu. Apa kerja pimpinan MPR yang 10 orang itu disamping memajang dirinya kemana-mana?" tulis Abdillah Toha dikutip Suara.com, Kamis (2/12/2021).
Lebih lanjut Abdillah Toha menilai bahwa MPR sudah tidak diperlukan lagi. Ia menyebut fungsi MPR dapat dijalankan jika diperlukan saja, yaitu dengan mengadakan sidang gabungan DPR dan DPD.
"Lembaga MPR sudah tidak diperlukan lagi. Fungsi MPR dapat dijalankan bila diperlukan dengan mengadakan sidang gabungan DPR dan DPD setiap saat," lanjutnya.
Untuk diketahui, Pimpinan MPR RI diketahui telah mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya. Desakan tersebut dilatarbelakangi oleh Sri Mulyani yang dianggap kurang memperhatikan anggaran untuk MPR RI.
Wakil Ketua MPR RI dari DPD, Fadel Muhammad, mengatakan, selama ini anggaran MPR RI mengalami penurunan. Padahal pimpinan MPR RI kekinian berjumlah 10 orang setelah adanya penambahan.
"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Baca Juga: Fadel Muhammad Minta Sri Mulyani Dicopot, Denny Siregar: Bayar Utang BLBI Dulu!
Fadel mengatakan, Sri Mulyani pernah berjanji sosialisasi 4 pilar digelar 6 kali. Namun menurutnya, hal tersebut hanya terjadi 4 kali saja.
"Kami dengan presiden Jokowi berbicara di Bogor, kami minta presiden di anggaran kami terbatas sekarang, dulu pimpinan cuma 4 orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun," tuturnya.
Fadel mengatakan, pihaknya menyarankan agar Presiden Jokowi memberhentikan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Sri Mulyani dianggap tak etis.
"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada presiden republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Mimpi Sri Mulyani Bawa Ekonomi Indonesia Maju di 2045, Mampukah?
-
Sri Mulyani Sebut Bansos Membantu Inklusi Keuangan
-
Klaim Siap Atasi Perubahan Iklim, Jokowi Mau Pamer Hutan Mangrove di Bali ke KTT G20
-
Viral Pria Asyik Goyang Bareng Biduan, Wajahnya Disorot: Mirip Jokowi
-
Fadel Muhammad Minta Sri Mulyani Dicopot, Denny Siregar: Bayar Utang BLBI Dulu!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!