Digugat di Pengadilan Negeri Jaksel Soal Kasus Korupsi Helikopter AW-101, KPK: Optimis Gugatan Ditolak Pengadilan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang dilayangkan Jhon Irfan Kenway terkait kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW) 101 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengonfirmasi adanya gugatan tersebut.

"Benar, pihak terkait perkara ini mengajukan gugatan praperadilan melalui PN Jakarta Selatan. KPK tentu siap menghadapinya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (16/2/2022).

Ali juga menegaskan, pihaknya tentu dalam memproses penyidikan dugaan korupsi Helikopter AW-101 telah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

Maka itu, Ali memastikan gugatan terhadap KPK yang dilayangkan oleh pihak pemohon Jhon Irfan akan ditolak oleh hakim nantinya.

"Kami optimis gugatan dimaksud akan ditolak pengadilan," imbuhnya

Dalam permohonan praperadilan, Jhon Irfan Kenway meminta hakim menyatakan tidak sah pemblokiran aset pemohon yang dilakukan oleh termohon.

Selanjutnya, memerintahkan termohon untuk mencabut surat permintaan blokir nomor: R-1032/23/11/2017 dan surat nomor: R-1032/23/11/2017 tertanggal 13 November 2017 dan/atau surat pemblokiran lainnya terhadap seluruh aset pemohon dan aset ibu kandung pemohon.

Kemudian, ia menyatakan tidak sah pemblokiran uang negara sebesar Rp139,43 miliar pada rekening 'ascroo acount' PT Diratama Jaya Mandiri.

Baca Juga: KPK Digugat Praperadilan Kasus Korupsi Helikopter AW-101

Terakhir, memerintahkan termohon untuk mencabut pemblokiran uang negara sebesar Rp 139,43 miliar pada rekening 'ascroo acount' PT Diratama Jaya Mandiri untuk dan tetap dikuasai oleh pemegang kas TNI Angkatan Udara.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi bahwa Puspom TNI telah menghentikan penyidikan lima tersangka kasus dugaan korupsi helikopter AW-101.

"Yang terakhir, tadi masalah helikopter AW-101 koordinasi terkait masalah atau informasi yang berhubungan dengan pihak dari TNI sudah dihentikan proses penyidikannya," kata Direktur Penyidikan KPK saat itu Setyo Budiyanto di Jakarta, Senin (27/12). Setyo saat ini menjabat sebagai Kapolda NTT.

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, pihaknya akan menelusuri kasus penghentian penyidikan kasus itu. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh yang merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri sebagai tersangka dari unsur swasta.

Sementara itu, POM TNI telah menetapkan lima tersangka, yakni anggota TNI AU yaitu atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa.

Lalu ada Letkol admisitrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.

PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah melakukan perikatan kontrak dengan AgustaWestland sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak sekitar Rp 514 miliar.

Dalam dugaan korupsi itu, modus yang dilakukan adalah dengan melakukan penggelembungan harga (mark up) dari total pengadaan helikopter AW 101 senilai Rp 738 miliar. Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 220 miliar terkait kasus tersebut.

Penyidik POM TNI juga sudah memblokir rekening atas nama PT Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp 139 miliar. Selain itu, tim gabungan POM TNI dan KPK juga sudah menyita uang sebanyak Rp 7,3 miliar.