Suara.com - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim berharap permintaan Presiden Jokowi yang melarang menteri menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dapat benar-benar mengubur dua isu tersebut yang belakangan menjadi polemik.
"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode," kata Luqman kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB ini sebelumnya menilai larangan Presiden Jokowi ke menteri agar tidak bicara penundana Pemilu patut diapresiasi.
Ia berharap larangan itu benar-benar dapat dipatuhi jajaran kabinet. Semestinya dengan permintaan Jokowi secara resmi itu ke depan tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 dan presiden tiga periode.
"Dalam arti luas, perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode," tutur Luqman.
Luqman mengaku sepakat dengan Jokowi bahwa seluruh energi negara ini seharusnya memang fokus untuk mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita.
Menteri-menteri pun juga sebaiknya fokus menangani segala persoalan yang membuat rakyat semakin, mulai kenaikkan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Bukan malah sebaliknya, mengurusi persoalan di luar bidang kementerian.
"Sangat tidak etis jika elite-elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya!" kata Luqman.
Dilarang Bicara Tunda Pemilu
Baca Juga: Ada Menteri Dukung Presiden 3 Periode, Ketua JoMan: Jokowi Harus Dijaga dari Pemikiran Jahat
Diketahui, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.
Akibat gejolak ekonomi global tersebut kenaikan inflasi pun tidak terelakkan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat di mana kini inflasinya mencapai 7,9 persen.
Berita Terkait
-
Ada Menteri Dukung Presiden 3 Periode, Ketua JoMan: Jokowi Harus Dijaga dari Pemikiran Jahat
-
Tegas! Bikin Resah Masyarakat, Presiden Jokowi Minta Jajarannya Berhenti Menyuarakan Penundaan Pemilu 2024
-
Minta Isu Jokowi 3 Periode dan Penundaan Pemilu Dihentikan, Moeldoko: Jangan jadi Bahan Gorengan!
-
PKB: Perintah Presiden Tak Cuma Larang Kabinet Bicara, Tapi Minta Menteri Tak Lagi Bermanuver Tunda Pemilu
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil