Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membuang vaksin covid-19 yang sudah kedaluarsa.
Menurutnya, jika vaksin kedaluarsa dipaksakan justru mengkhawatirkan untuk masyarakat.
"Ini saya nanyanya ke orang Farmasi loh ya, jadi kalau orang farmasi saja bilang mengkhawatirkan dengan berbagai macam alasannya," kata Nihayatul dalam rapat Panja Vaksin Komisi IX DPR RI dengan Kepala BPOM dan Biofarma, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/4/2022) kemarin.
Ia pun menegaskan, agar pemerintah segera membuang vaksin yang sudah jelas-jelas dalam kondisi kedaluarsa atau expired.
"Saya sih simple saja, kita ada dananya, toh juga itu barang hibah dan kita juga tidak mengeluarkan uang, sepakat dengan bapak-ibu tadi, buang saja, simple," tuturnya.
Menurutnya, pemerintah perlu juga mempertimbangkan vaksin covid halal sebagai pilihan atau alternatif untuk masyarakat.
"Apalagi juga tadi disampaikan ada vaksin halal yang bisa kita berdayakan, kenapa tidak kita gunakan itu. Jadi buang, tidak bermasalah di masyarakat, trast nya masyarakat juga baik. Kita pun juga lebih tenang, kesehatan masyarakat itu yang paling tidak bisa dinegosiasi adalah keselamatan masyarakat," ungkapnya.
Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS, Ansory Siregar dalam kesempatan yang sama juga menduga bahwa Kepala BPOM mendapat tekanan dari pihak luar untuk tetap menggunakan vaksin yang sudah kedaluarsa.
“Lantas setelah itu, lantas apa adanya tekanan, ada yang manggil ibu, ada menekan ibu, ada yang minta bertemu, tolong ini di klarifikasi, supaya saya tenang," tuturnya.
Baca Juga: Geram! Pimpinan DPR: Harus Diadang, Tak Boleh Malaysia Mengklaim Reog karena Ini Budaya Kita!
Berita Terkait
-
Libur Lebaran Ditambah Cuti Bersama, Ketua DPR Ingatkan Pemda Antisipasi Keramaian di Tempat Wisata
-
Panja Vaksin DPR: Pemerintah Berdosa jika Tak Berikan Vaksin Halal ke Masyarakat
-
Geram! Pimpinan DPR: Harus Diadang, Tak Boleh Malaysia Mengklaim Reog karena Ini Budaya Kita!
-
Ibunda Adam Deni Datangi Rumah Ahmad Sahroni, Sebut Mau Bersujud Asal Bisa Damai
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo