Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan keputusan perubahan status pandemi menjadi endemi Covid-19 akan ditentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Budi menyebut, kewenangan itu ada di kepala negara dengan mempertimbangkan perkembangan wabah secara global dan sejumlah kriteria endemi yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia atau WHO.
"Kalau itu (endemi) keputusannya ada di bapak presiden. Tapi kita juga memperhatikan negara-negara lain dan WHO seperti apa," kata Budi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (19/4/2022).
Dia meyakini, kasus Covid-19 akan terus terkendali, terlebih berdasarkan survei seroprevalensi per Maret 2022 menunjukkan 99,2 persen warga Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19 baik karena terinfeksi atau vaksinasi.
"Kalau para epidemiolog bilangnya bukan istilah herd imunity. Tapi dia kasih angkanya aja bahwa memang 99,2 persen itu yang di Jawa Bali, dua ribu orang yang kita survei itu sudah memiliki antibodi bisa berasal dari vaksinasi maupun dari infeksi," jelasnya.
Kemenkes sebelumnya juga sudah membeberkan lima indikator pandemi bisa dinyatakan menjadi endemi yang harus berjalan konsisten selama minimal enam bulan.
Pertama, tingkat penularan di masyarakat harus kurang dari 1. Lalu, rasio kasus positif Covid-19 atau angka positivity rate harus kurang dari 5 persen sesuai standar aman WHO.
Ketiga, angka keterisian tempat tidur Covid-19 di rumah sakit harus kurang dari 5 persen. Keempat, angka kematian warga harus kurang dari 3 persen.
Dan terakhir, level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus pada transmisi lokal level tingkat 1.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Melandai, Pesan Jokowi: Jangan Jumawa dan Buru-Buru Ingin Endemi
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta