Suara.com - Kemungkinan Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta berbalik mendukung gelaran Formula E di Ancol, Jakarta Utara dimungkinkan bisa terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, setelah sekian lama menentang. Namun, ia memberikan sejumlah syarat agar partai lambang banteng bermoncong putih tersebut mendukung ajang balap mobil listrik ini.
Gembong mengatakan, syarat yang diberikan adalah transparansi anggaran. Katanya, masih ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikucurkan untuk Formula E dalam bentuk commitment fee sebesar Rp560 miliar.
"Kami mendukung dengan syarat, ada transparansi alokasi anggaran, karena yang digunakan masih APBD dengan penyertaan modal dari Jakpro," ujar Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/5/2022).
Menurut Gembong, keterbukaan penggunaan anggaran ini menjadi penting karena berkaitan dengan penggunaan uang rakyat. Gembong meminta pemaparan langsung yang jelas soal acara ini.
Cara untuk menjelaskannya, kata Gembong, melalui interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan.
"Keterbukaan, pengelolaan keuangan dan kita mendukung dengan syarat tidak membabi buta. Itu dengan interpelasi," tuturnya.
Sebelumnya, Gembong menyesalkan kejadian robohnya atap tribun penonton di sirkuit Formula E, Ancol, Jakarta Utara. Ia menyebut hal ini terjadi karena pengerjaan sirkuit yang dikejar waktu.
Pembangunan sirkuit Formula E ini memang diklaim sebagai yang tercepat di dunia. Mulai dikerjakan pada Februari, bagian treknya rampung seluruhnya pada April 2022.
Baca Juga: Tak Temukan Unsur Kelalaian soal Insiden Atap Formula E Roboh, Polda Metro Jaya: Itu Faktor Alam
Hingga saat ini, kontraktor sudah hampir menyelesaikan seluruh persiapan sirkuit seperti bagian tribun penonton, paddock, dan sarana penunjang lainnya.
Gembong menyebut pengerjaan sirkuit yang begitu cepat ini tidak dibarengi dengan persiapan yang matang. Kontraktor hanya fokus mengejar target harus selesai sebelum 4 Juni mendatang.
"Niat begitu tinggi tapi tidak disikapi dengan matang. Karena persiapan tidak matang yang dikejar hanya memenuhi target," ucapnya.
Menurut Gembong, pengerjaan yang terburu-buru berpotensi menurunkan kualitas bangunan. Padahal, keselamatan dan keamanan penonton serta tim pembalap adalah yang utama.
"Intinya banyak faktor, karena kejar waktu atau deadline jadi tidak sesuai dengan konstruksi yang diharapkan. karena ngejar waktu itu jadi mengabaikan hal penting soal konstruksi," jelasnya.
Karena itu, Gembong meminta agar penyelenggara melakukan evaluasi atas kejadian ini. Ia berharap nantinya saat balapan tidak ada lagi kejadian yang membahayakan seperti ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!