Teken MoU Hari Ini, Pemprov DKI Bakal Bangun Pabrik Minyak Goreng Senilai Rp150 Miliar Bareng Jabar dan Jateng

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membangun pabrik minyak goreng. Proyek ini dilakukan bersama Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng).

Dari pihak Pemprov DKI, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wirayo mengatakan pihaknya selaku BUMD DKI akan bekerja sama dengan BUMD Jabar dan Jateng, yakni Argo Jabar dan Jateng Argo Berdikari.

Pamrihadi menjelaskan, kerja sama ketiganya berupa investasi dan penyerapan hasil produksi. Nilai proyek pembangunan pabrik minyak goreng ini ditaksir sebesar Rp150 miliar.

"Ini kolaborasi dengan Jabar dan Jateng, malah jatim bersedia untuk ikut juga. Jadi, dari 3 BUMD, apakah penyertaan modalnya menggunakan kredit dari bank, itu bagaimana nanti," ujar Pamrihadi kepada wartawan, Rabu (29/6/2022).

Nantinya, lokasi pembangunan pabrik minyak goreng berada di Cilegon, Banten. Pembangunan ditargetkan mulai pada awal Januari 2022 sampai Juni 2023.

Sebelum menetapkan lokasi di Cilegon, rencana awalnya pabrik akan dibangun di Jawa Barat. Pemindahan tempat ini berdasarkan pertimbangan efisiensi pengiriman minyak sawit mentah (CPO).

Pihaknya ingin melakukan penyaluran CPO dari kapal dilakukan lewat lewat pipa untuk efisiensi. Sementara, jika dibangun di Jawa Barat, proses pengiriman masih harus menggunakan truk tangki.

"Dulu kan pertimbangan awal di Jawa Barat, ya. Kita cari lokasi yang dekat dengan dermaga supaya pengirimannya. CPO kan dari Kalimantan dan Sumatera tuh. Sehingga, ini bisa melakukan cost efisiensi karena kapal tangker bisa merapat ke dermaga," tutur Pamrihadi.

Penandatanganan MoU akan dilakukan Food Station selaku BUMD DKI dengan pemilik lahan pembangunan pabrik, yakni Krakatau Logistik, serta MoU dengan PT INL selaku anak usaha PTPN yang memproduksi olein.

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Mau Bikin Pabrik Minyak Goreng Tapi Lokasinya di Purwakarta, Begini Ceritanya

Dengan adanya pabrik minyak goreng, diharapkan nantinya Pemprov DKI bisa menjalankan kemandirian produksi pangan, khususnya komoditas minyak goreng. Agar ke depannya tak lagi terjadi kelangkaan seperti yang terjadi beberapa waktu ke belakang.

"Goalnya adalah agar DKI bisa terlibat dalam pendistribusian. Food Stationnya nanti jadi produsen, kan. Kita mendapatkan sumber minyak goreng langsung," pungkasnya.