Suara.com - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyerukan mengakhiri perang Ukraina adalah tanggung jawab semua negara di dunia. PErang itu menjadi tantangan baru selain pandemi COVID-19 yang belum juga usai.
Dari pihak Indonesia, Presiden Joko Widodo telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pemimpin negara serta berpartisipasi dalam sejumlah acara internasional seperti KTT G7 dan KTT BRICS.
Jokowi bahkan melakukan lawatan perdamaian ke Kiev dan Moskow pekan lalu untuk menegaskan kembali inti dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan selalu mengutamakan perdamaian dan kemanusiaan.
“Adalah tanggung jawab kita untuk mengakhiri perang dan menyelesaikan perbedaan kita di meja perundingan, bukan di medan perang,” kata Retno ketika menyampaikan pidato pembukaan Pertemuan Menlu G20 (G20 Foreign Ministers’ Meeting/FMM) di Nusa Dua, Bali, Jumat.
Sementara di level menlu, Retno juga aktif berdialog dengan mitra-mitranya untuk menyampaikan pandangan Indonesia serta suara dari negara berkembang yang ikut merasakan dampak krisis pangan dan energi yang dipicu perang di Ukraina.
“Oleh karena itu, marilah kita berusaha sebaik mungkin untuk memperkuat kepercayaan dan saling menghormati, dan menjunjung tinggi semua pondasi dan prinsip yang kita bangun sejak tahun 1945 ketika PBB didirikan,” kata Retno.
Piagam PBB mengamanatkan negara-negara anggotanya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa, serta mencapai kerja sama internasional dalam memecahkan masalah internasional.
“Merupakan tanggung jawab kita untuk membangun jembatan, bukannya tembok, untuk mempromosikan kepentingan bersama, bukannya kepentingan pribadi, dan menjadi bagian dari solusi,” tutur Retno.
Perang antara Rusia dan Ukraina menjadi sorotan dalam FMM G20, yang akan membahas dua isu utama yaitu penguatan multilateralisme serta ketahanan pangan dan energi.
Baca Juga: Di G20 FMM di Bali, Indonesia Bisa Pertemukan Menlu AS dan Menlu Rusia
Invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 menuai kecaman dan sanksi dari negara-negara Barat, yang membantu Kiev dengan menyediakan pasokan senjata dan uang.
Konflik tersebut juga memicu kenaikan harga pangan dan energi karena terhambatnya pasokan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam serta larangan impor gas dari Rusia yang diberlakukan sejumlah negara.***
Berita Terkait
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP
-
Prabowo Peringatkan Skenario 'Kiamat' Perang Dunia III, Picu 'Nuclear Winter' Puluhan Tahun
-
Thailand Masters 2026: Indonesia Panen Laga Perang Saudara di Semifinal
-
6 Game Perang Tank Terbaik di Android: Simulasi Realistis hingga Sci-Fi!
-
Di Antara Tembang dan Perang: Membaca Cerita Panji Nusantara
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!