Suara.com - Penggantian kamera Closed Circuit Television (CCTV) di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan (Jaksel), lokasi Rumah Dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, menjadi salah satu bahan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengusut kasus kematian Brigadir J alias Nofryansah Yosua Hutabarat yang diduga ditembak Bharada E.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menegaskan, semua tindakan dan informasi dalam peristiwa ini akan dijadikan sebagai bahan penyelidikan, termasuk pergantian kamera CCTV.
"Semua hal dari peristiwa ini (termasuk CCTV) semua akan kami tanya semua hal atas tindakan," kata Anam saat ditemui wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2022).
Selain itu ada juga senjata yang menjadi alat untuk menewaskan Brigadir J, luka dan jumlahnya turut menjadi bahan penyelidikan Komnas HAM. Termasuk juga bakal memanggil semua pihak yang memiliki informasi kematian Brigadir J. Kekinian, Komnas HAM sudah mengambil langkah dengan mengumpulkan informasi dan data terkait peristiwa ini.
"Kami sedang mengumpulkan semua informasi soal peristiwa dari berbagai pihak," kata Anam.
Dalam penyelidikannya, Komnas HAM bekerja secara mandiri, di luar Tim Khusus bentukan Polri. Namun, Komnas HAM tetap berkoordinasi dengan Tim Khusus Polri, termasuk nantinya bertukar data atau informasi.
"Kami sudah umumkan sebagian bahwa kita bergerak dengan SOP sendiri-sendiri. Namun dengan demikian seperti metode kami ini memanggil, meminta dokumen, datang ke TKP dan sebagainya. Ini yang kami sepakati bagaimana mekanisme agar benar-benar lancar," kata Anam.
Pergantian CCTV
Sebelumnya diberitakan, Ketua RT setempat sempat menyebut, kalau decorder CCTV di pos satpam diganti usai insiden penembakan di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Insiden tersebut terjadi pada Jumat (8/7/2022) lalu. Sedangkan, decoder CCTV di pos satpam tersebut diganti pada Sabtu (9/7/2022).
Baca Juga: Tim Khusus Polri Analisis Hasil Penyelidikan Olah TKP Kematian Brigadir J di Rumah Dinas Ferdy Sambo
Satpam kompleks, Jafar mengatakan, decoder CCTV itu diganti lantaran rusak tersambar petir sehingga harus diganti.
"Itu kan abis dibetulin kemarenan, abis kesamber petir, makannya diganti," kata Jafar di lokasi, Jumat (15/7/2022).
Jafar menyebut, CCTV yang tersambar petir itu terjadi pada bulan lalu. Akibatnya, kamera pengawas di sekitar pos satpam mengalami eror.
"Sudah sebulanan yang lalu," kata dia.
"Berapa ya, masih ada yang bisa. Sekitar empat atau tiga kalau nggak salah. Ya kita misal pas ujan kan kita matiin karena ujan takut kesambar petir lagi, kita nyalain pada mati semua, begitu. Jadi error kek error," Jafar menambahkan.
Jafar melanjutkan, decoder CCTV itu diganti oleh penyidik kepolisian. Meski begitu, dia tidak tahu dari satuan mana polisi yang mengganti decoder CCTV tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!