Suara.com - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letnan Jenderal (Purn) Doni Monardo menyampaikan laporan penyelenggaraan Silaturahmi Nasional PPAD 2022 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/8/2022).
Dalam kesempatan itu, Doni meminta langsung kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bisa menambah tunjangan pensiun bagi para purnawirawan TNI AD.
Awalnya Doni mengungkapkan kalau dirinya harus menyampaikan permintaan dari para senior termasuk para tamtama dan bintara purnawirawan.
"Bapak presiden, mohon maaf kami harus menyampaikan pesan sponsor dari para senior termasuk dari para tamtama dan bintara purnawirawan," kata Doni sebagaimana dikutip melalui YouTube Silaturahmi Nasional PPAD 2022, Jumat.
"Mudah-mudahan pemerintah dan negara memiliki anggaran yang cukup mohon kiranya berkenan untuk menambah tunjangan pensiun bagi para purnawirawan," pesannya.
Penyampaian pesan Doni itu langsung disambut riuh oleh ribuan purnawirawan TNI AD yang hadir pada acara tersebut. Jokowi yang juga hadir pada acara itu tampak merespon positif atas pesan yang disampaikan Doni.
Lebih lanjut, Doni mengatakan kalau PPAD di bawah kepemimpinannya bertekad untuk mencetak purnawirawan entrepreneur.
"Sehingga tidak saja mengingkatkan kesejahteraan mereka tetapi juga keluarga. Masyarakat bermuara kepada kemakmuran bangsa sesuai amanat konstitusi," ucapnya.
Doni menyebut kalau masa pensiun itu hanya menjadi urusan administrasi. Sementara para purnawirawan TNI AD dianggapnya tidak boleh berhenti mengabdi kepada bangsa dan negara.
Baca Juga: Beginilah Momen Kebersamaan Tasyi Athasyia dan Tasya Farasya, Sebelum Dikabarkan Tak Akur
Ketika masih aktif, ruang pengabdian para purnawirawan diutamakan pada bidang pertahanan dan keamanan. Akan tetapi ketika pensiun, maka ruang pengabdian para purnawirawan menjadi lebih luas lagi baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan budaya-budaya lainnya termasuk menciptakan lapangan kerja.
Doni meyakini kalau purnawirawan TNI bisa mendapatkan peran yang tepat apapun keadaannya yang tengah terjadi di negara.
"PPAD ingin menjadi salah satu bagian dari kekuatan moral bangsa. PPAD siap mengambil peran dalam memperkokoh persatuan untuk kemakmuran bangsa sesuai dengan tema silatnas kali ini."
Berita Terkait
-
PPP Tangkap Sinyal Endorse Jokowi untuk Capres-Cawapres: Nama Prabowo Salah Satu, tapi Bukan Satu-Satunya
-
Survei CPCS: 80,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi
-
Polisi Stop Penyelidikan Kasus Beras Bansos Dikubur di Depok, Begini Reaksi Hotman Paris
-
JNE Tunjuk Hotman Paris Hutapea Jadi Kuasa Hukum, Kasus Bansos Jokowi Yang Dikubur Disetop, Ini Penjelasan Polisi
-
PPP: Siapapun Capres KIB Pasti akan Dikomunikasikan ke Jokowi
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Format dan Jadwal Babak Play Off Piala Dunia 2026: Adu Nasib Demi Tiket Tersisa
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
Terkini
-
Menko Polkam dan Mendagri Pimpin Rakorendal BNPP, Wajah Perbatasan RI Siap Dirombak Total
-
Bukan Sekadar Wacana! Pemprov DKI Libatkan Publik Susun 'Peta Jalan' Lingkungan Hidup Hingga 2055
-
ICW: Baru Setahun, Prabowo-Gibran Bikin Reformasi 1998 Jadi Sia-sia
-
Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judol, Kemensos Loloskan 7.200 Orang dengan Syarat Ketat
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Menkum Sebut KUHAP Baru Mementingkan Perlindungan HAM, Mulai Berlaku 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini