Suara.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meneruskan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan harga tiket pesawat yang kian melambung. Ia mengaku, bakal mengintensifkan diskusi dengan pihak terkait termasuk pemerintah daerah (pemda).
Budi mengungkapkan, pihaknya berusaha menjaga keseimbangan dengan kemampuan sektor transportasi untuk tidak menaikkan harga tiket. Ia mengatakan, sudah membicarakan hal tersebut dengan pihak Dirjen Perhubungan Udara.
"Sudah (didiskusikan dengan pemda) dan ini hari ini dengan adanya perintah presiden akan semakin kita intensifkan," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/8/2022).
Selain dengan pemda, Budi juga membahasnya dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub untuk mengatur harga tiket penerbangan dalam konteks yang detil.
"Sehingga inflasi di sektor itu juga tidak terlalu tinggi," ucapnya.
Budi mengungkapkan, pentingnya keikutsertaan pemda untuk bisa memberikan subsidi bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya lantaran banyak inefisiensi yang terjadi di daerah.
"Beberapa angkutan keterisiannya tidak sampai 50 persen," ungkapnya.
Akibat dari situasi itu, akhirnya terjadinya upaya menetralisir harga. Dengan adanya subsidi, kata Budi, pemda diharapkan bisa membantu memasarkan hingga okunpasi meningkat.
"Ini yang harus di-manage," katanya.
Baca Juga: Jokowi Desak Menteri Perhubungan Kendalikan Harga Tiket Pesawat yang Melambung
Budi juga menyebut, harga avtur mempengaruhi naiknya harga tiket penerbangan. Namun, menurutnya, mesti ada koordinasi antar manajemen termasuk pemda supaya tidak mempengaruhi pada kenaikan inflasi.
"Kita ajak per klaster misalnya Sulsel, Sumsel, Kalimantan, Aceh dan daerahnya kita ajak bicara. Kita ajak mereka ikut sama-sama mencari tingkat okupansi yang lebih baik sehingga harga bisa lebih baik."
Permintaan Jokowi
Sebelumnya, Jokowi memerintahkan Menhub untuk segera mengendalikan harga tiket pesawat yang kini melambung. Hal ini perlu segera disikapi agar inflasi tidak semakin meningkat.
"Harga tiket pesawat melambung, sudah saya langsung reaksi, Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) segera selesaikan,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Selain memerintahkan Menhub, Jokowi juga meminta kepada BUMN penerbangan, PTGaruda Indonesia, segera menambah armada pesawatnya agar bisa membantu menahan kenaikan harga tiket pesawat.
Berita Terkait
-
Jokowi Desak Menteri Perhubungan Kendalikan Harga Tiket Pesawat yang Melambung
-
Harga Tiket Pesawat Melangit, Perintah Jokowi ke Menhub: Segera Selesaikan
-
Harganya Melambung, Presiden Jokowi Minta Para Menteri Kendalikan Harga Tiket Pesawat
-
Harga Tiket Pesawat Picu Inflasi, Budi Karya Ingatkan Maskapai Tak Gunakan Harga Batas Atas
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
Prabowo di Hari Sumpah Pemuda: Jangan Takut Bermimpi Besar, Indonesia Tak Akan Pernah Kalah!
-
Dukung Kreator & UMKM, Shopee Hadirkan Pengalaman Belanja Baru Bersama Meta
-
Viral Mandor TKA Dikeroyok di Morowali, Arogan Jadi Pemicu? Ini 4 Faktanya
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi