Perdana Menteri Filandia Sanna Marin, yang tercatat sebagai Perdana Menteri termuda di negara tersebut kembali menuai kontroversi. Hal tersebut terjadi setelah videonya pada saat 'pesta liar' bersama rekan-rekannya tersebar di media sosial.
Sebagai informasi, pada akhir tahun lalu, nama Sanna Marin juga sempat menjadi perbincangan hangat setelah ketahuan berpesta usai kontak dengan pasien Corona.
Lantas, apa saja kontroversi Perdana Menteri Finlandia tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
1. Pemotretan Majalah Trendi
Pada tahun 2020 tepatnya di bulan Oktober, Marin sempat diwawancara oleh majalah gaya hidup ‘Trendi’ terkait dengan karirnya.
Dalam fotonya tersebut, Marin nampak menggunakan blazer tanpa sehelai benang pun di balik blazer tersebut.
Kontroversi pun mencuat setelah para kritikus menuduhnya memiliki selera yang rendah dan mencoreng jabatannya.
2. Tunjangan Tempat Tinggal
Diketahui, di Finlandia sendiri, kediaman resmi perdana menteri (Kesaranta) secara tradisional digunakan hanya sebagai representasi. Sebagian banyak perdana menteri yang sebelumnya menjabat tidak tinggal di rumah tersebut.
Baca Juga: Profil Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia yang Disorot karena Skandal Pesta
Namun, Marin beserta keluarganya pindah sejak awal masa jabatannya. Kontroversi pun mencuat saat media Finlandia melaporkan pada tanggal 25 Mei 2021 bahwa Marin dan keluarganya menghabiskan sekitar 300 euro per bulan untuk bhajan makanan dengan dana publik.
Dana publik yang dimaksud tersebut adalah bagian dari tunjangan tempat tinggal bebas pajak untuk perdana menteri di Kesaranta.
Marin pun menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu batasnya dan tidak diberikan informasi mengenai biaya operasional tunjangan tempat tinggal.
Adapun alasan Marin beserta keluarganya tinggal di Kesaranta tersebut adalah pembatasan dan kepraktisan selama pandemi Covid-19.
3. Beredar Foto Telanjang Dada
Sanna Marin sempat menjadi perbincangan pada saat foto pesta liar bocor ke publik. Dalam foto tersebut, menunjukkan dua influencer wanita yang terkenal di negara tersebut berciuman di kamar mandi kediaman resmi perdana menteri.
Berita Terkait
-
Profil Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia yang Disorot karena Skandal Pesta
-
6 Fakta Sosok Sanna Marin, PM Finlandia yang Terjerat Skandal Pesta di Rumahnya
-
Video Pesta 'Panas' Bocor Ke Media, PM Finlandia Jalani Tes Narkoba
-
Viral Video Solidaritas Ratusan Wanita Menari untuk Dukung PM Finlandia
-
Viral Video PM Finlandia Sanna Marin Menari Intim dengan Pria, Kembali Kontroversial
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
Terkini
-
BSI Region Medan Catat Pertumbuhan Tabungan Emas 444 Persen
-
5 HP Dimensity 7400: Pilihan Kencang di Harga Mulai 3 Jutaan
-
BRImo Kian Moncer, 49,7 Juta Pengguna dengan Transaksi Rp4.166 Triliun
-
Diduga Jadi Pengepul Uang untuk Raja Juli, Ketua DPRD Kuansing Diperiksa KPK
-
Transformasi Digital BRI Bersama Danantara, BRImo Layani 49,7 Juta Pengguna
-
SMPN 1 Blora dan Dinas Pendidikan Telusuri Dugaan Perundungan Siswa Kelas IX
-
Kiprah Bebizie Sri Mulyati: Dari Panggung Dangdut, Jadi Anggota DPRD Kini Diperiksa KPK
-
SPPG di Karo Disuspend Buntut Ratusan Siswa Keracunan MBG, Kepala SPPG Diperiksa
-
BRImo Catat 49,7 Juta Pengguna, Transaksi Melejit Rp4.166 Triliun
-
Soal RUU Perampasan Aset: Menkum Sebut Draf Sudah Siap, Pemerintah Tunggu Inisiatif DPR