Suara.com - Isu disharmonis disebut sedang terjadi di tengah hubungan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
Pengamat kemiliteran dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut, budaya disharmonis di tubuh TNI sudah berlangsung lama.
Menurut Fahmi, ketidakharmonisan itu muncul bahkan sejak TNI dengan tiga matra dibangun. Fahmi menceritakan, indikasi itu muncul ketika TB Simatupang menjadi Kepala Staf Angkatan Perang, lalu ketika AH Nasution menjabat Kepala Staf Angkatan Bersenjata
"Bahkan, ketika Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar, situasi tidak harmonis juga bukannya tidak ada," kata Fahmi saat dihubungi Suara.com pada Selasa (6/9/2022).
Fahmi lantas mengungkap, jika disharmonis tersebut justru nihil di era Presiden Soeharto. Kala itu, ia juga menjadi Panglima ABRI.
"Masa kepemimpin Pangab Jenderal Soeharto adalah pengecualian. Karena merangkap pejabat presiden, dia punya kuasa dan mampu menghilangkan ketidakharmonisan secara efektif," jelasnya.
Berangkat dari isu disharmonis, Fahmi menilai bahwa bukan berarti masyarakat berharap kalau setiap pejabat memiliki kecocokan personal satu sama lain. Kendati begitu, ketidakselarasan yang ada itu mesti ada batasnya.
Batasan-batasan yang dimaksud yakni, pertama, loyalitas pada negara dan konstitusi, pada panglima tertinggi sepanjang itu layak serta pada peraturan perundangan.
Sementara yang kedua, batasan hirarkis dan peran kewenangan.
Baca Juga: Heboh Isu Disharmoni dengan Panglima TNI, Begini Curhat KSAD Dudung ke Ketua Komisi I
"Artinya, sepanjang tidak menabrak salah satu atau kedua batasan itu, ketidakselarasan hubungan tidak akan sampai mengganggu kinerja dan misi lembaga."
Sebelumnya, Anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon mencurigai gelagat yang ditunjukan Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurachman. Adapun Effendi menyorot sikap kedua jenderal itu yang kerap tidak berada di satu agenda yang sama. Ada beberapa catatan yang dimiliki Effendi.
Pantauan Suara.com, saat ada Andika di rapat kerja bersama Komisi I DPR, Dudung absen dengan alasan mengecek persiapan prajurit. Menurut Effendi gelagat di mana ada Panglima di situ tidak ada KSAD, sudah menjadi rahasia umum.
"Ini semua menjadi rahasia umum pak, rahasia umum. Jenderal Andika, di mana ada Jenderal Andika tidak ada KSAD," kata Effendi di rapat bareng Panglima TNI, Senin (5/9/2022).
Effendi kemudian menyampaikan salah satu contoh di mana ketika ada Andika di saat yang sama tidak ada Dudung.
"Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ. Saya tidak tahu nanti silakan dijelaskan. Apakah Anda undang, tapi dia tidak hadir, apakah memang tidak diundang, saya nggak tahu. Silakan nanti dijawab," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
Terkini
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Anak SD Diduga Bunuh Ibu di Medan: Kejanggalan Kasus dan Mengapa Polisi Sangat Berhati-hati
-
OTT KPK di Bekasi: Bupati Ade Kuswara Diduga Terima Suap Proyek
-
Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tetap Palsu Usai Gelar Perkara Khusus
-
KPK Sebut Tak Targetkan 3 OTT Dalam Sehari: Transaksi Terjadi Bersamaan
-
Penanganan Bencana Sumatra Masuki Fase Transisi, Pembangunan Hunian Dikebut
-
Salurkan Beasiswa PIP di Curup, Ketua DPD RI: Presiden Sungguh-Sungguh Tingkatkan Kualitas SDM
-
UMP Sumut Tahun 2026 Naik 7,9 Persen Jadi Rp 3.228.971