Suara.com - Presiden Joko Widodo menyebut saat kondisi geopolitik yang tidak pasti seperti sekarang ini, dibutuhkan pemikiran "Abu Nawas" yang cerdik dan lihai untuk hadapi krisis.
"Saya titip ke ekonom, jangan menggunakan pakem-pakem yang ada, jangan menggunakan standar yang ada karena saat ini sangat tidak normal sehingga dibutuhkan pemikiran 'Abu Nawas', yang 'kancil-kancil'," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022 yang dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, CEO CT Coprs Chairul Tanjung, serta para ekonom lainnya.
"Yang kancil-kancil itu, tapi memang bekerja saat ini tidak bisa makro saja, tetapi harus ditambah mikro, mikro juga belum dapat ya harus makro, mikro, ya detail, fokus, ketemu nanti, satu per satu (caranya) karena sekali lagi keadaan sangat tidak normal," ujarnya.
Abu Nawas adalah penyair Timur Tengah yang terkenal dengan kelihaiannya mengemas kritik berbungkus humor. Namanya tercantum dalam dongeng 1001 malam.
"Dunia sekarang ini berubah sangat luar biasa, perubahannya sangat luar biasa. Pertama memang diawali pandemi, kita tahu semuanya dan kita beruntung saat itu awal-awal pandemi Indonesia tidak lockdown," tuturnya.
Presiden Jokowi menyebut dirinya tidak bisa memperkirakan kalau pemerintah memutuskan untuk lockdown saat awal pandemi.
"Ekonomi kita akan seperti apa? Berakibat sosial politik seperti apa? Karena awal-awal (pandemi) hampir mungkin 70 negara semua melakukan lockdown, di kabinet sendiri 80 persen minta lockdown, survei rakyat minta 80 persen lockdown, tapi saat itu saya semedi, saya endapkan betul apa benar harus melakukan itu?" cerita dia.
Dari hasil perenungannya, Jokowi memutuskan agar Indonesia tidak melakukan lockdown.
Baca Juga: Jokowi Bilang Butuh Pemikiran Abu Nawas, Minta Ekonom Tak Pakai Pakem Hadapi Krisis
"Dan ternyata betul, kalau lockdown mungkin kita bisa minus 17 persen," tambahnya.
Dari momen pandemi Covid-19, Presiden Jokowi menyebut Indonesia telah belajar menghadapi guncangan dan belajar mengkonsolidasikan kebijakan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga RT.
"Ormas bergabung dengan TNI/Polri, semua masyarakat bergerak, masyarakat melakukan konsolidasi. Hal seperti itu yang harus diteruskan karena perang, krisis energi, krisis pangan, dan krisis finansial. Ini yang paling bisa kita lakukan, mengkonsolidasikan dari atas sampai bawah karena saya meyakini landscape politik dan ekonomi akan berubah dan bergeser ke arah mana itu yang belum diketahui," teranganya.
Menurut Jokowi, saat ini semua negara sedang diuji kemampuannya untuk menghadapi kondisi geopolitik global yang sedang tidak jelas dan tidak bisa diperkirakan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara