Sebut Komisi I Sering Bahas Isu di Luar Konteks, KSAD Dudung: Nanya yang Gak Jelas Saja

Suara.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyinggung rapat kerja Komisi I DPR RI yang dianggap kerap membahas isu di luar tema yang direncanakan.

Itu disampaikan Dudung usai ditanyakan terkait isu keretakan hubungannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencuat dalam rapat.

"Kalau kami rapat RDP itu biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas masalah anggaran. Terkadang tidak fokus pada pertanyaan atau bahasan itu. Menanyanya yang enggak jelas saja," kata Dudung di Mabes AD, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Setelah itu, Dudung menegaskan tidak ada masalah di dalam hubungannya dengan Andika. Adapun ia absen pada rapat kerja Komisi I pada Selasa (5/9/2022) itu dikarenakan diperintahkan Andika untuk mengecek persiapan Batalyon Infanteri 143/TWEJ di Lampung. Mereka akan menjalani tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Sektor Utara.

Dudung menyebut kalau pengecekan itu sempat tertunda beberapa kali sampai akhirnya ia diperintahkan untuk memastikan kesiapan dari para prajurit.

"Kaya kemarin saya tidak hadir melaksanakan RDP itu salah satu perintah Panglima TNI untuk mengecek kesiapan batalyon 143 yang akan berangkat ke daerah operasi," ujarnya. 

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon curiga terhadap gelagat dua jenderal TNI, yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Ia menilai ada disharmonis atau hubungan yang tidak harmonis antar keduanya.

Adapun kebenaran dari isu disharmonis antara Panglima Andika dan KSAD Dudung tersebut bisa ditemukan melalui sejumlah faktanya di bawah ini.

Baca Juga: Minta Menteri Johnny G Plate Evaluasi Internal Kominfo, Anggota Komisi I: Barangkali Ada Kelemahan di Dalamnya

1. Sering Tak Berada di Agenda yang Sama

Effendi Simbolon mencurigai tingkah aneh yang ditunjukan dari dua jenderal di tubuh TNI tersebut. Ia menyorot sikap Andika dan Dudung yang kerap tidak berada di satu agenda yang sama.

Ada beberapa catatan yang dimiliki Effendi. Diantaranya, saat ada Andika di rapat kerja, Senin (5/9/2022), bersama Komisi I DPR, Dudung absen hadir dengan alasan terdapat agenda mengecek persiapan prajurit.

Menurut Effendi, gelagat di mana ada sang Panglima di situ tidak ada KSAD, sudah menjadi rahasia umum. Ia juga menyebutkan kedua jenderal TNI itu tidak pernah berada dalam kesempatan yang sama.

2. Dugaan Penyebab Disharmonis

Ketidakharmonisan hubungan antara KSAD Dudung dan Panglima TNI Andika itu disebutkan Effendi dikarenakan salah satunya ialah perihal anak Dudung yang masuk Akademi Militer (Akmil). Anak Dudung disebutnya belum cukup umur dan tinggi badan yang tidak memadai sehingga tidak berhasil masuk Akmil.

Namun, Andika justru menyebutkan kalau anak Dudung sudah masuk dan menjadi bagian dari mereka yang diterima Akmil. Hal ini disampaikannya langsung kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin lalu.

3. Andika Konfirmasi Hubungannya dengan Dudung Baik

Dalam kesempatan yang sama, Andika juga membantah apabila dirinya memiliki hubungan yang tidak baik dengan Dudung. Ia menepis isu disharmonis yang sempat disinggung anggota DPR tersebut.

"Ya dari saya tidak ada. Karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku selama ini. Jadi tidak ada kemudian yang berbeda," ucap Andika.

Meski Andika merasakan hubungannya dengan KSAD TNI itu baik-baik saja, namun dirinya tidak mengetahui apakah Dudung memiliki perasaan yang sama atau tidak.

4. KSAD Dudung Turut Berikan Klarifikasi

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan dalam klarifikasinya, KSAD Dudung juga telah berkomunikasi dengan DPR dan menegaskan bahwa hubungannya dengan Andika berjalan baik.

"Beliau menyampaikan hubungan dengan Panglima Andika baik-baik saja dan di kala mana diperlukan penjelasan mengenai isu-isu aktual bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf dalam kesempatan berikutnya beliau akan hadir," katanya.

Meutya juga meminta agar isu disharmoni hubungan Andika dan Dudung tak lagi diperpanjang. Dengan begitu diharapkan rumor disharmoni relasi pimpinan TNI itu tidak berkembang liar bahkan hingga berimbas kepada prajurit.