Suara.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyinggung rapat kerja Komisi I DPR RI yang dianggap kerap membahas isu di luar tema yang direncanakan.
Itu disampaikan Dudung usai ditanyakan terkait isu keretakan hubungannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencuat dalam rapat.
"Kalau kami rapat RDP itu biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas masalah anggaran. Terkadang tidak fokus pada pertanyaan atau bahasan itu. Menanyanya yang enggak jelas saja," kata Dudung di Mabes AD, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Setelah itu, Dudung menegaskan tidak ada masalah di dalam hubungannya dengan Andika. Adapun ia absen pada rapat kerja Komisi I pada Selasa (5/9/2022) itu dikarenakan diperintahkan Andika untuk mengecek persiapan Batalyon Infanteri 143/TWEJ di Lampung. Mereka akan menjalani tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Sektor Utara.
Dudung menyebut kalau pengecekan itu sempat tertunda beberapa kali sampai akhirnya ia diperintahkan untuk memastikan kesiapan dari para prajurit.
"Kaya kemarin saya tidak hadir melaksanakan RDP itu salah satu perintah Panglima TNI untuk mengecek kesiapan batalyon 143 yang akan berangkat ke daerah operasi," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon curiga terhadap gelagat dua jenderal TNI, yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Ia menilai ada disharmonis atau hubungan yang tidak harmonis antar keduanya.
Adapun kebenaran dari isu disharmonis antara Panglima Andika dan KSAD Dudung tersebut bisa ditemukan melalui sejumlah faktanya di bawah ini.
1. Sering Tak Berada di Agenda yang Sama
Effendi Simbolon mencurigai tingkah aneh yang ditunjukan dari dua jenderal di tubuh TNI tersebut. Ia menyorot sikap Andika dan Dudung yang kerap tidak berada di satu agenda yang sama.
Ada beberapa catatan yang dimiliki Effendi. Diantaranya, saat ada Andika di rapat kerja, Senin (5/9/2022), bersama Komisi I DPR, Dudung absen hadir dengan alasan terdapat agenda mengecek persiapan prajurit.
Menurut Effendi, gelagat di mana ada sang Panglima di situ tidak ada KSAD, sudah menjadi rahasia umum. Ia juga menyebutkan kedua jenderal TNI itu tidak pernah berada dalam kesempatan yang sama.
2. Dugaan Penyebab Disharmonis
Berita Terkait
-
Minta Menteri Johnny G Plate Evaluasi Internal Kominfo, Anggota Komisi I: Barangkali Ada Kelemahan di Dalamnya
-
Kejutan Ultah di Paripurna Bikin Puan Lupa Diri, Lakon Ketua DPR Cs Terkesan Abaikan dan Olok-olok Aspirasi Rakyat
-
Bawa-bawa Nama Jenderal Andika saat Dicari Komisi I DPR, KSAD Dudung: Saya Diperintah Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan
-
Disangka Tak Akur dengan Panglima TNI, KSAD Dudung: Perbedaan Pendapat Itu Biasa
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!